Jateng Kembali Raih Penghargaan Provinsi Informatif oleh KIP
Merdeka.com - Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan sebagai Provinsi Informatif oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Penghargaan itu diberikan karena Jateng dinilai mampu memberikan informasi kepada publik dengan transparan dan akuntabel.
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Istana Wapres Jakarta, Kamis (21/11). Selain kepada Ganjar, penghargaan provinsi informatif juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dan badan publik lainnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan sebagai provinsi informatif sudah kesekian kalinya diterima Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari upayanya untuk mengubah birokrasi di daerah yang dipimpinnya itu.
"Kita mesti membawa seluruh birokrat kita melek teknologi dan membuka mindset bahwa kita sekarang hidup di era digital. Di Jateng, kami selalu berupaya memberikan informasi publik dengan clear dan mendidik. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kami lakukan, misalnya hampir setiap hari OPD kami wajib menginformasikan kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata Ganjar usai menerima penghargaan.
Bahkan, Ganjar menantang kepada KI untuk membuat metode baru dalam penilaian badan publik paling informatif. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah medsos. Sejauh mana interaksi itu dilakukan secara terbuka.
©2019 Merdeka.com"Saya bahkan menantang KI untuk membuat metode penilaian lebih baru. Indikatornya harus lebih banyak lagi," terangnya.
Sejauh ini lanjut Ganjar, keterbukaan informasi publik melalui medsos sudah dilaksanakan di Jateng dengan baik. Semua OPD di Jateng wajib memiliki akun medsos dan wajib centang biru.
"Jadi, masyarakat bisa langsung chit chat, saya juga selalu melayani. Dan informasi yang diberikan tidak hanya sekedar informasi, namun sampai pada pengetahuan yang tuntas," kata Ganjar.
"Contoh UMK kemarin, begitu saya umumkan di medsos, itu ramai sekali masyarakat yang menanggapi, termasuk menanyakan bagaimana kalau ada perusahaan yang tidak membayar. Saya minta laporkan ke saya kalau ada seperti itu," pungkasnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi tantangan pemerintah saat ini. Selain meningkatkan akses informasi publik, literasi informasi, relevansi dan akurasi sumber informasi juga harus ditingkatkan.
"Saya minta semua badan publik dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Badan publik harus menjadi tujuan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan membantu penanggulangan informasi hoaks," kata Ma'ruf.
Konsistensi untuk selalu transparan lanjut Ganjar harus dipertahankan. Hal itu penting, agar kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat.
"Banyak tantangan yang dihadapi untuk menjadi badan publik yang transparan. Namun tantangan-tantangan itu bukan untuk dihindari, namun dicarikan solusi agar tujuan itu dapat berjalan dengan baik," tutupnya.
Sementara itu, Ketua KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 355 badan publik di Indonesia. Dari evaluasi itu, KI memberikan penilaian akhir dengan lima kualifikasi, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
"Dari penilaian kami, badan publik yang informatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun jumlahnya masih belum signifikan," kata dia.
Terbukti lanjut dia, dari 355 badan publik, terdapat 189 yang tidak informatif. Gede mengharapkan, badan publik yang tidak informatif itu dapat segera melakukan perubahan.
"Jika pimpinan badan publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya, maka otomatis mindsetnya adalah selalu memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat," tutupnya.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya
Dengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.
Baca SelengkapnyaKAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak
Calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaAkibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta
Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Nyatakan Berkas Kasus Firli Belum Lengkap, Polisi Mengaku Belum Dapat Informasi
Ade mengaku pihaknya saat ini masih menunggu hasil penelitian yang dikerjakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnya