Ini tiga usulan opsi kabinet untuk pemerintahan Jokowi-JK

Merdeka.com - Pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengatakan, ada tiga opsi bagi presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam membentuk kabinet pemerintahan.

Opsi yang pertama adalah politisi partai dilarang masuk dalam kabinet, jika ingin menjadi menteri, harus melepas jabatan dalam struktural partai.

"Jika pun ada sosok yang berlatar belakang parpol maka para menteri yang berasal dari politisi harus ikhlas menanggalkan jabatan strukturalnya di partai. Itu solusi kongkrit dari adanya kemungkinan tarik menarik kepentingan yang berujung transaksi politik partai-partai pendukung Jokowi," kata Dimas dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Selasa (26/8).

Dimas menilai hal itu diperlukan untuk menciptakan kabinet yang profesional dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk parpol nya masing-masing.

"Artinya, kabinet Jokowi-JK nantinya adalah betul-betul profesional, kompeten dan bersih, sosok-sosok baru yang progresif dan membawa harapan di mata rakyat yang mampu mewakili visi dan semangat perubahan Jokowi tanpa perwakilan parpol di dalamnya,"

Lanjut Dimas, opsi kedua adalah persentase kalangan profesional harus diperbesar dalam kabinet Jokowi-JK, hal ini pernah dilakukan di saat era Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri pasca reformasi.

Untuk opsi ketiga, menurut Dimas, sama seperti pemerintahan SBY yaitu mengakomodasi mayoritas orang partai dalam kabinet.

"Harus kita pahami bahwa tujuan dari penyusunan komposisi kekabinetan itu antara lain meliputi efektifitas pemerintahan yang solid dan deliver di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, stabilitas politik pemerintahan termasuk dalam hubungannya dengan legislatif dan parpol, serta memperkuat institusi demokrasi yang partisipatoris," ujarnya.

Masih kata Dimas, opsi yang terbaik adalah opsi dua. Meskipun yang paling ideal adalah opsi satu.

Kira-kira mana yang akan dipilih Jokowi?