Merdeka.com - Gubernur Riau‎ Arsyadjuliandi Rahman mengumumkan penetapan status siaga darurat bencana asap selama 96 hari, terhitung Selasa (24/1) mulai hari ini hingga 30 April mendatang.‎ Sebagai tindak lanjut, TNI dan Polri akan bersinergis untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Henri Alfiandi mengatakan, untuk tahun 2017 ini, strategi dalam pencegahan dan cara redam potensi kebakaran harus berbeda.

"Karena kondisi cuaca nya juga berbeda. Tinggal kecepatan kita dan dukungan pusat.‎ Masyarakat Riau susah di harapkan partisipasi aktif. Masyarakat masih acuh. Kalau pun ada yang vokal tapi tidak membangun," ucap Henri saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (24/1).

Selain itu, Henri berharap, Pemprov Riau harus melakukan metode akses terbuka pelaporan kebakaran hutan dan lahan sehingga bisa untuk segera cepat ditanggapi.

‎"Strategi saya untuk tahun ini perankan lebih TMC (Tekhnologi modifikasi cuaca), karena dengan TMC akan sangat membantu potensi vegetatif untuk tetap basah. Tapi Water bombing tetap dilaksanakan," kata Henri.

Sebagai Satgas Udara, Henri berpesan kepada anak buahnya untuk tetap menjaga performa pengabdian dalam menghadapi karhutla. Dimana masyarakat selama ini menggantungkan pemadaman dari water bombing.

"Mohon kepada komponen masyarakat peduli asap lebih berkiprah dalam cegah karlahut. Juga mohon beri dukungan kepada kita aparat baik sipil maupun militer dalam mencegah dan tanggulangi asap," ujar perwira tinggi jebolan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 ini.

Menurut Henri, jika dilihat pada tahun 2016, Riau berhasil bebas asap namun sedikit apresiasi yang diberikan masyarakat. "Kasihan anggota di lapangan, berasap atau tak berasap tidak berpengaruh. Ini semua untuk menjaga moril anggota. Bukan mau cari muka atau ria atau apalah. Adat kita kalau diberi itu selalu ucapkan terima kasih," tegas Henri.

‎Sementara untuk penegakkan hukum dalam memberantas aksi pembalakan liar atau ilegal logging di Riau bakal semakin digencarkan polisi. Ini dilakukan setelah ditetapkannya status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain mewanti-wanti agar para pelaku berpikir ulang untuk merusak lingkungan dengan ilegal loging dan karhutla yang menyebabkan kabut asap.

"Pembalak liar dan pelaku ilegal logging ditembak saja. Saya dongkol, masih ada yang curi kayu, terus siapa lagi yang menjaga hutan," ketus Zulkarnain.

Zulkarnain tak ingin ada konflik yang terjadi gara-gara pelaku ilegal loging dan kebakaran hutan dan lahan. "Kita upayakan dengan penangkapan untuk menghindari konflik. Hukum yang kita tegakkan," tegasnya.

Menurut Zulkarnain, upaya antisipasi Karhutla ini, harus dibarengi dengan upaya bersama seluruh pihak, mulai dari sosialisasi hingga program reboisasi atau penghijauan kembali.

"Mungkin ada program reboisasi, kita libatkan siapa saja. Kami siap mendukung, kita bisa mengerahkan anggota membantu menanam kembali, supaya ada kesadaran saling menjaga dan pencegahan agar hutan tidak habis dengan reboisasi," pungkasnya.

‎Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mengajukan helikopter pengebom air dan pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Hari ini, saya sudah membuat surat kepada BNPB untuk permintaan TMC, kemudian meminta helikopter water bombing," ujar kepala BPBD Riau, Edwar Sanger.

Edwar mengaku telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB terkait berapa jumlah helikopter maupun pesawat TMC yang diajukan. Sebab, kata dia, hal tersebut merupakan kewenangan BNPB.

"Nantinya, BNPB akan mengirimkan tim guna mengevaluasi kondisi cuaca dan kebakaran hutan dan lahan di Riau," tutupnya.