Imbas Kasus ACT, PKB Minta Buat UU Filantropi Agar Dana Diawasi Negara

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, MF Nurhuda Y mendorong revisi atau pembuatan Undang-Undang baru yang mengatur pengumpulan uang dan barang. Dorongan ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi.

Nurhuda menyadari kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) membuat tingkat kepercayaan masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga kemanusiaan menurun.

"Padahal lembaga filantropi sangat diperlukan, karena tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan oleh pemerintah," kata Nurhuda, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (13/7).

Nurhuda menilai Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, sudah tidak relevan.

"Fraksi PKB dari awal sudah mengusulkan harus ada UU yang mengatur khusus tentang filantropi, di sana nanti bisa dibahas detil soal apa dan bagaimana seharusnya lembaga filantropi dijalankan," paparnya.

T

Pemerintah Perlu Awasi Lembaga Filantropi

Tak hanya itu, pemerintah juga harus membuat mekanisme pengawasan yang rutin. Hasil pengawasan bisa diumumkan kepada publik secara rutin. Karena, merujuk dari data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah lembaga filantropi di Indonesia sangat banyak.

"Bikin sistem yang memungkinkan lembaga filantropi tidak berorientasi profit, tidak diselewengkan, yang disalurkan tepat sasaran. Sistem bisa dibuat oleh kementerian, tapi bisa juga bikin badan tersendiri," ucap Nurhuda.

Nurhuda menambahkan, kasus ACT memberi banyak pelajaran bagi masyarakat untuk lebih selektif dan hati-hati dalam berdonasi melalui lembaga filantropi.

"Saya menilai kasus ini hikmahnya sangat besar. Masyarakat akan menjadi lebih hati-hati untuk berdonasi. Semua pihak sudah bersuara untuk mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti sebelum berdonasi," katanya.