Imam Nahrawi Klaim KPK Larang Keluarga Menjenguk

Merdeka.com - Kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya guna mempertanyakan hak asasi kliennya yang diklaim telah dicederai.

"Hak daripada klien kami Bapak Imam Nahrawi yang menurut kami dihalang-halangi oleh penyidik KPK, yaitu hak untuk dikunjungi kerabat atau keluarga," kata Wa Ode di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/110).

Mengutip pasal 61 KUHAP, lanjut Wa Ode, seorang tersangka memiliki hak untuk dikunjungi baik untuk urusan kekeluargaan atau urusan lainnya. Namun dia mengklaim, KPK membatasi hal tersebut dan tak menunjukkan respon yang positif.

"Alasan dari lawyer kami, (tak bisa dikunjungi) karena alasan praperadilan, tapi kami menyimpulkan bahwa semacam ada dendam kesumat juga ya dari KPK kepada klien kami karena kemarin mengajukan praperadilan," singgung Wa Ode.

Minta KPK Penuhi Hak Klien

Wa Ode berharap, KPK sesegera mungkin dapat memberikan hak kliennya secara utuh dan ingin agar apa yang menimpa kliennya tak terjadi kepada tersangka lainnya.

"Jadi tolong jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi dan terjadi kepada tersangka lain karena itu adalah hak dijamin oleh Undang-Undang," tegas dia.

Wa Ode melanjutkan, hak mengunjungi kliennya saat ini terbatas hanya untuk keluarga inti saja. Karenanya kritik disampaikannya hari ini adalah terkait penambahan anggota keluarga lainnya yang juga ingin mengunjungi kliennya.

"Istri dan anak-anak, ada abah ya ada orang tua angkat sudah pernah berkunjung. Tapi inikan saudara beliau ingin tahu gimana kondisi beliau di dalam, keluarga butuh berikan support kepada beliau membangun asa beliau menyemangati," Wa Ode menandasi.

KPK Bantah Ada Larangan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sesungguhnya pihaknya tak pernah melarang siapa pun melakukan kunjungan kepada tahanan KPK. Asalkan, mereka adalah pihak yang diyakini tidak ada keterkaitannya dengan kasus terkait yang tengah diproses.

"Menjenguk itu sangat bisa melalui proses dilakukan juga standar ya tersangka yang jadi tahanan melalui Kuasa hukumnya itu mengajukan nama-nama nanti kami akan melihat keluarga saya kira tidak ada hambatan yang selama ini kecuali ada pihak-pihak yang diperkirakan akan ada hubungan konflik kepentingan atau menjadi saksi begitu itu itu tentu akan kita pertimbangkan dengan lebih berhati-hati," beber Febri pada kesempatan terpisah di hari yang sama.

Namun pada prinsipnya, pihak KPK tak pernah melarang dan menegaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk dijenguk.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com