HM Prasetyo diragukan bisa usut kasus Surya Paloh

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Jaksa Agung, HM Prasetyo, diminta untuk menyelesaikan kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu kasus yang terus membayangi mantan politikus NasDem ini adalah kasus dugaan penyalahgunaan kredit Bank Mandiri kepada PT Citra Graha Nusantara (CGN) senilai Rp160 miliar yang melibatkan Surya Paloh

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia, Ray Rangkuti menilai, Jaksa Agung yang berasal dari partai politik, sudah dapat dipastikan tidak akan independen dalam penegakan hukum. Apalagi menurut Ray, adanya kasus yang menyeret nama Surya Paloh, ketua umum Partai NasDem, dikhawatirkan akan ada intervensi darai kalangan tertentu.

"Karena profilnya itulah, Prasetyo diragukan bisa bersikap independen. Nantinya publik akan berasumsi bahwa lembaga ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, " kata Ray, ketika dihubungi wartawan, Minggu (30/11).

Ray menambahkan, masyarakat terpaksa harus menelan pil pahit dengan dipilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi. Selain berlatar belakang politikus, proses pemilihan juga tidak dilakukan secara transparan.

"Padahal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini harus dipupuk, tetapi malah ditinggalkan. Ini tentu mengkhawatirkan, apalagi dua Jaksa Agung terakhir bukan berasal dari jaksa aktif di internal kejaksaan," ucapnya.

Ray menyayangkan sikap Jokowi yang menunjuk langsung Prasetyo. Menurutnya, Jokowi semestinya melibatkan masyarakat, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung, seperti yang dilakukan Jokowi ketika menyusun Kabinet Kerja.

"Meskipun mutlak prerogatif, tetapi tidak serta-merta kemudian Presiden bisa semena-mena, dia juga harus tetap konsultasi ke masyarakat. KPK dan PPATK mesti dilibatkan untuk mengetahui rekam jejak calon pejabat atau penyelenggara negara," tandasnya.

(mdk/gib)