Follow
Hindari Gangguan Mafia Tanah, Wamen ATR Bagikan Sertifikat Rumah Ibadah di Kalbar
Merdeka.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antono membagikan 35 sertifikat rumah ibadah dan lembaga pendidikan di Kalimantan Barat. Sertifikasi ditujukan untuk menghindari berbagai persoalan sengketa kepemilikan lahan, termasuk juga gangguan mafia tanah.
"Saya mewakili Pak Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat wakaf dan lembaga pendidikan kepada bapak ibu semuanya, sebagai bagian dari pelaksanaan program PTSL," Kata Raja di Masjid Pondok Pesantren Busyrol Ulum, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Kamis (2/2).
Lebih lanjut, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menjelaskan sertifikat yang diserahkan tersebut tersebar di 12 kabupaten kota di Kalbar dengan berbagai peruntukan, mulai dari masjid sampai dengan lembaga pendidikan.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Kapan Wamen Raja Juli Antoni membagikan sertifikat tanah di Bangkalan? Kali ini dia membagikan 500 sertifikat produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bangkalan, Jawa Timur.
-
Apa yang membuat Raja Juli Antoni memuji kinerja Presiden Jokowi terkait sertifikasi tanah? "Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen," kata Raja Juli.
-
Kenapa Raja Juli mendorong sertifikasi tanah wakaf? Menurut Sekjen PSI itu, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menjadi penting dalam rangka melindungi tanah wakaf itu sendiri. Ia menambahkan kerap kali terjadi sengketa tanah wakaf akibat tidak adanya sertipikat tanah.
"Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyerahkan 35 sertifikat yang terdiri dari 16 masjid, 11 surau, lima pemakaman, satu yayasan pendidikan, satu pesantren, dan satu TPA," terang Raja.
Sekretaris Dewan Pembina PSI ini berharap sertifikat yang diserahkannya dapat memiliki manfaat bagi banyak orang.
"Dalam pengalaman, awalnya enggak ada masalah, tapi sekarang bisa jadi masalah karena objeknya tidak pegang tanda bukti hukum atas tanah. Itulah fungsi sertifikat," ujarnya
Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan apresiasi kepada menteri dan wakil menteri ATR/BPN karena telah turun langsung menyelesaikan masalah pertanahan, dan berharap sertifikasi rumah ibadah dapat terus berlanjut.
"Apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri dan Pak Wamen yang turun langsung menyelesaikan masalah tanah. Kami juga berharap sertifikasi rumah ibadah bisa terus berlanjut khususnya di Kubu Raya yang masyarakatnya beragam," ujar Muda Mahendrawan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Raja Antoni menerangkan, salah satu cara menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi tanah.
Baca Selengkapnya
Tiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnya
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Raja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah, sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca Selengkapnya