Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hidayat Nur Wahid Nilai Teror Deklarasi KAMI Ciderai Demokrasi

Hidayat Nur Wahid Nilai Teror Deklarasi KAMI Ciderai Demokrasi Hidayat Nur Wahid. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, ancaman, teror dan intimidasi serta pembajakan akun yang dialami sejumlah tokoh nasional yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai warisan penjajahan. Menurutnya, hal itu tak sesuai dengan nilai demokrasi dan prinsip negara hukum yang sudah seharusnya dijaga dan dijunjung tinggi.

"Ironisnya, ancaman, perudungan, pembajakan dan teror tersebut justru terjadi ketika kita bangsa Indonesia baru memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, dan 75 tahun berkonstitusi UUD 45. Kita dahulu berjuang untuk merdeka dari penjajahan asing, dan kemudian melakukan reformasi dari Orde Baru," kata Hidayat, Rabu (19/8).

Dia menuturkan, salah satu tujuan berdemokrasi agar masyarakat bisa menghormati HAM dan Hukum. Serta melaksanakan cita-cita Indonesia merdeka untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia sebagaimana disepakati ada dalam Pembukaan UUD 45 dalam negara hukum yang menghormati HAM.

Kemudian, masyarakat dapat menyampaikan hak menyampaikan pendapat untuk mengisi kemerdekaan dengan perbaikan negara agar kiblat bangsa tak melenceng dan selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

"Karenanya deklarasi damai dan demokratis KAMI dengan 8 tuntutannya yang moderat dan konstruktif itu selayaknya didukung, dan tidak malah difitnah, untuk membuktikan Indonesia memanglah negara yang sudah merdeka, negara demokrasi dan negara hukum," ujarnya.

Hidayat meminta agar tokoh-tokoh KAMI tidak terprovokasi, tapi juga baiknya mempergunakan hak hukum sebagai Warga Indonesia. Serta hendaknya aparat kepolisian segera mengusut tuntas adanya ancaman, teror, pembajakan akun, dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh dan deklarasi KAMI tersebut.

"Proses penegakan hukum dan pengusutan penting dilakukan secara tuntas, untuk membuktikan bahwa Negara benar-benar melaksanakan Pancasila, dan menjamin kebebasan berserikat&berkumpul serta menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, UUDNRI 1945," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai, bahwa deklarasi KAMI merupakan bentuk dari kepedulian para tokoh nasional terhadap situasi bangsa dan negara saat ini yang memerlukan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak.

"Saya mendukung deklarasi itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan negara hukum," kata dia.

Dia berujar, masukan atau kritikan sepedas apapun dalam semangat demokrasi, koridor hukum, dan cinta bangsa dan negara oleh para tokoh-tokoh bangsa sekaliber itu seharusnya justru diapresiasi pemerintah sebagai bukti pemerintah memang betul-betul komitmen dan konsisten melaksanakan nilai demokrasi dan negara hukum.

Serta, delapan tuntutan KAMI bisa digunakan pemerintah menjadi masukan atau kritik membangun agar pemerintah selalu dalam koridor bisa melaksanakan amanat rakyat secara lebih baik. Sehingga, kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin banyak dan kompleks bisa tercapai.

"Apalagi di usianya yg ke 75 ini, Indonesia terkena darurat kesehatan covid-19, yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara, yang bisa membawa kepada terjadinya resesi," ujarnya.

HNW berpendapat, bahwa pandangan setiap warga negara, apalagi para tokoh nasional yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam mengurus negara perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Bukan justru diintimidasi atau bahkan dihalangi.

"Kehadiran mereka justru menguatkan kerja mengisi kemerdekaan Indonesia, serta memastikan bahwa Indonesia masih menganut demokrasi, hukum dan hak asasi manusia," pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyatakan bahwa akun Twitter Din diretas orang tidak dikenal. "Ternyata akun Pak Din @OpiniDin sejak kemarin dihack dan dikendalikan oleh orang lain sejak kemarin," tulis @msaid_didu di Twitter, Selasa (18/8).

Said Didu menuturkan, Din sudah lama tidak aktif di Twitter. Terakhir Din membuat kicauan pada akhir Juni 2020.

"Mention terakhir dari beliau tanggal 26 Juni. Mention setelah itu adalah mention orang yang mengambil alih akun tersebut," katanya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Dapat Hikmat Tuhan, Maruarar Sirait Akhirnya Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Dapat Hikmat Tuhan, Maruarar Sirait Akhirnya Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran dinilai bisa melanjutkan perjuangan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ambil Sumpah Hakim Agung Suharto jadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Jokowi Ambil Sumpah Hakim Agung Suharto jadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Pengangkatan Suharto sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 54P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua pidana muda pidana MA.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid: Anak Tukang Parkir hingga Anak Presiden Harus Setara di Mata Hukum
Yenny Wahid: Anak Tukang Parkir hingga Anak Presiden Harus Setara di Mata Hukum

Di negara demokrasi, Yenny menegaskan semua orang harus mendapat hak dan kesetaraan sama di mata hukum.

Baca Selengkapnya
Inayah Wahid di Haul Gus Dur: Hari Ini Kita Bela Kekuasaan, Apakah Mereka Bela Rakyat?
Inayah Wahid di Haul Gus Dur: Hari Ini Kita Bela Kekuasaan, Apakah Mereka Bela Rakyat?

Inayah Wulandari Wahid mengulas etika demokrasi yang digaungkan ayahnya Gus Dur.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya
AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen

AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.

Baca Selengkapnya
Hidup di Wilayah Bersalju Nggak Selamanya Seru, Ternyata Ini Kekurangannya
Hidup di Wilayah Bersalju Nggak Selamanya Seru, Ternyata Ini Kekurangannya

Inilah deretan realita kurang menyenangkan yang harus dihadapi ketika hidup di negara bermusim dingin.

Baca Selengkapnya