Hasan Wirajuda dicecar soal konferensi internasional

Merdeka.com - Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengaku, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan proses berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi internasional pada 2004 sampai 2005. Menurut dia, penyelenggaraan konferensi dilaksanakan berdasarkan arahan presiden.

Selama tujuh jam menjalani pemeriksaan, dia dimintai keterangan seputar dugaan korupsi dalam penyelenggaraan berbagai konferensi internasional. Dalam kasus itu, KPK sulit menetapkan tersangka mantan Duta Besar Indonesia buat Amerika Serikat dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat.

"Kedatangan saya untuk memenuhi panggilan KPK buat mendengar penjelasan saya tentang penyelenggaraan sejumlah konferensi atau pertemuan internasional pada 2004 dan 2005. Yang di dalamnya belakangan diduga terjadi korupsi," kata Hasan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, selasa (18/12).

Hasan mengaku baru mengetahui dana penyelenggaraan konferensi internasional itu di korupsi setelah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri dua tahun sesudahnya.

Hasan menjelaskan, penyelenggaraan berbagai konferensi internasional itu bersifat strategis. Selain itu, beberapa di antaranya buat mengangkat citra Indonesia di dunia luar lantaran terjadi krisis keamanan, sosial dan politik serius pasca reformasi. Apalagi, saat itu isu terorisme sangat mengganggu.

Pasca terjadinya bencana tsunami di Aceh, dia mengadakan konferensi internasional bertajuk Tsunami Summit. Dalam pertemuan yang dipersiapkan selama tujuh hari dan dihadiri 27 kepala negara dan pemimpin internasional. Indonesia berhasil menggalang dana sebesar USD 7,5 miliar untuk disalurkan dalam bentuk tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan ulang berbagai infrastruktur di Aceh.

Hasan menyatakan bertanggung jawab terkait penyelenggaraan berbagai konferensi itu meski mendapat arahan dari presiden.

"Saya sebagai Menteri Luar Negeri yang memutuskan diadakannya berbagai konferensi ini. Saya punya tanggung jawab," ujar Hasan.

Tetapi, dia sebagai pengguna anggaran menyerahkan wewenang penyelenggaraan di tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Hasan menambahkan, sebelum adanya laporan dari Inspektorat Jenderal tentang adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan konferensi, ia tidak bisa berbuat apa-apa.

Hassan mengatakan, setiap tahun selalu melaporkan penggunaan anggaran dan dilakukan audit.

Sementara itu, KPK telah menetapkan Sudjadnan sebagai tersangka, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen dengan nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp 18 miliar. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Kementerian Luar Negeri di antaranya seminar yang digelar dalam rentang tahun 2004 sampai2005.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Antara lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Budi Bowoleksono dan Duta Besar RI di Kanada Dienne Dhardianti Mohario.

Sudjadnan sudah divonis dalam kasus korupsi lainnya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini terbukti terlibat dalam pencairan duit negara secara ilegal.

Pada 2003-2004, Sudjadnan menyetujui pengeluaran anggaran untuk renovasi gedung dan rumah dinas di lingkungan Kedutaan Besar RI di Singapura sebelum ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Dia juga menerima uang sebesar USD 200 ribu dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Mochamad Slamet Hidayat.