Hakim beda pendapat soal penuntutan pencucian uang Akil Mochtar

Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Akil Mochtar, sah sebagai landasan melanjutkan penuntutan perkara. Tetapi, majelis hakim beda pendapat ihwal penuntutan dugaan pencucian uang dilakukan oleh mantan politikus Partai Golkar itu.

Perbedaan pendapat itu disampaikan oleh anggota Majelis Hakim 3, Sofialdi, dalam pembacaan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/3). Menurut dia, jaksa pada KPK tidak berwenang menuntut perkara pencucian uang karena jaksa KPK berada di bawah KPK, dan bukan Kejaksaan.

"Yang diberi wewenang menyidik perkara pencucian uang adalah Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak," kata Hakim Sofialdi.

Meski begitu, Ketua Majelis Hakim Suwidya, menyatakan dari musyawarah hakim yang diambil hari ini, suara terbanyak tetap menolak keberatan diajukan oleh Akil dan tim penasihat hukumnya.

"Menyatakan menolak materi eksepsi diajukan terdakwa, dan menetapkan surat dakwaan penuntut umum sah sebagai dasar dan landasan penuntutan perkara hingga akhir," kata Hakim Ketua Suwidya.