Gubernur Jawa Barat Imbau Kepala Daerah untuk Evaluasi RPJMD
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 penting sebagai momentum evaluasi, terutama mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja strategis di setiap kabupaten/kota.
Pasalnya, meski pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sudah lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.
Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sendiri termasuk satu dari tiga pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Dilansir Bappenas, Jawa Barat dengan IPEI 5,93 menempati urutan ke-12 dari 34 provinsi, lebih rendah ketimbang Sumatera Barat hingga Jawa Tengah.
"Kami mendapat catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar sangat baik yakni 5,6 persen, tapi indeks ekonomi inklusif masih kurang," kata Ridwan Kamil saat memberikan paparan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (30/7/19).
"Artinya, evaluasi bahwa ekonomi yang ngebut ini jangan hanya dinikmati oleh mereka yang punya akses dan opportunity yang mudah, misal menengah ke atas atau berpendidikan. Sementara yang menengah ke bawah dan daerah kurang infrastruktur, kurang (menikmati)," tambahnya.
Dalam FPD dengan tema 'Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat' kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan SMERU Research Institute itu, Ridwan Kamil (RK) bertekad meningkatkan ekonomi inklusif Jawa Barat salah satunya lewat sektor pariwisata.
Lewat industri pariwisata dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar), RK mengatakan akan muncul efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian setiap daerah sehingga bisa mewujudkan ekonomi inklusif di Tanah Pasundan.
"Kalau saya boleh tawarkan, identitas Jabar cenderung pariwisata. Multiplier effect-nya inklusif, dari tukang parkir, warung ke restoran, hotel kecil atau homestay naik sedikit ada hotel besar. Saya titip, Jabar ini alamnya indah, saya perintahkan Disparbud bikin 10 lokasi unggulan tiap daerah. 27 kali 10, ada 270 potensi daerah wisata," tutur RK.
Sementara untuk mengentaskan kemiskinan, RK berujar Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar memiliki berbagai program di antaranya lewat Kredit Mesra (Masjid Sejahtera), OVOC (One Village One Company), OPOP (One Pesantren One Product), hingga Desa Digital.
Program-program mikro tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, stabilitas makro ekonomi, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.
"Kami bertekad ekonomi inklusif harus berhasil, jadi mesin pembangunan cepat, juga merangkul semua yang terlibat. Kalau hanya cepat tapi dikuasai kelompok, saya kira itu bukan ekonomi Pancasila juga. Karena ekonomi inklusif ini penerjemahan Sila Kelima yakni Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia," kata RK.
"Hasil dari acara ini, kami akan evaluasi RPJMD, rencana kerja strategis, dan lain-lain. Pelajari rapor masing-masing di daerah, introspeksi untuk jadi program. Kami, provinsi, (tugasnya) akan evaluasi APBD agar tujuan akhir berhasil," ujarnya mengakhiri.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waspadai Gerakan Kelompok Terlarang, Buat Kegiatan Tarik Generasi Muda
Masyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.
Baca SelengkapnyaKomitmen Majukan Daerah 3T, Pj Gubernur Kaltim Dukung Pembangunan Bandara Ujoh Bilang
Keberadaan bandara baru ini diharapkan membawa kemajuan dan perkembangan yang masif di kabupaten termuda Kaltim ini.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan Pilpres, Relawan 03 Sosialisasikan 21 Program Ganjar-Mahfud MD
Kegiatan ini merangkul sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaDialog Bersama Warga NTT, Mahfud Akui Pembangunan Belum Merata
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 80 persennya disumbang oleh wilayah barat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPerjuangan Pj Gubernur Bahtiar Galakkan Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel
Bahtiar lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di daerah dibandingkan di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Kaltim Dorong Dinas Pariwisata Maksimalkan Potensi Wisata dengan Hadirnya IKN
Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang banyak hal bagi penduduk lokal.
Baca Selengkapnya