Geruduk DPRD Sulsel, Massa Desak Pansus Angket Rekomendasi Pemakzulan Gubernur Nurdin
Merdeka.com - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Koalisi Pemuda dan Masyarakat Sulsel mendatangi kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat, (16/8). Mereka mendesak Pansus Angket untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemakzulan atas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Kurang lebih 30 menit mereka orasi bergantian di depan gedung rakyat itu, mereka akhirnya diterima Pansus Angket di lantai 2. Kadir Halid selaku ketua Pansus, Arun Spink selaku wakil ketua dan Andi Ina, Fahrudein Rangga, Andi Tenri Tata Amin selaku anggota, ketiganya mewakili belasan anggota pansus lainnya menerima aspirasi pengunjuk rasa ini.
"Kami datang ke sini atas nama pemuda dan masyarakat Sulsel menuntut Pansus DPRD Sulsel untuk segera keluarkan rekomendasi pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah karena terindikasi telah banyak melakukan pelanggaran hukum di antaranya kebijakan yang berbau KKN," kata Herdian GT, koordinator aksi.
Dia menyebut, salah satu indikasi pelanggaran yang dilakukan Nurdin Abdullah adalah terlibatnya Hajjah Hajra yang memiliki kedekatan pribadi dengan keluarga Nurdin Abdullah dalam banyak proyek. Hajrah adalah pengusaha yang dikenal sebagai 'ratu proyek' di Sulsel. Dia juga adalah satu tim sukses Nurdin Abdullah di Kabupaten Pinrang.
Kemudian, tambah Herdian, ada juga Mirza menantu Nurdin Abdullah terlibat banyak proyek. Dia dikenal sebagai 'raja proyek' di Sulsel.
Selain serukan rekomendasi pemakzulan, pengunjuk rasa pro panitia angket ini meminta KPK, Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Sulsel dan Kejagung serta Kejati Sulsel untuk terus mengawasi hasil panitia angket dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap dalam sidang-sidang panitia angket tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Pj Gubernur Sumsel, komitmen bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnyaatoni mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan kondusifitas daerah, menjaga Provinsi Sumsel agar aman dan damai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu mengingatkan PSU tidak dapat dilakukan kembali, sehingga perlu diawasi dengan ketat.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaPenjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memint semua pihak terkait bergerak cepat membantu warga.
Baca SelengkapnyaFatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya