Gerindra minta ormas kawal kasus Ahok, tak usah lakukan demo susulan

Merdeka.com - Partai Gerindra meminta gabungan organisasi masyarakat (ormas) tak perlu menggelar aksi unjuk rasa susulan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gerindra menyarankan langkah yang harus dilakukan sejumlah ormas adalah mengawal proses hukum Ahok agar tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.

"Sejak Ahok diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka saya minta tidak perlu lagi ada aksi 25 november atau 2 Desember. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengawal proses hukum agar independen, bebas intervensi penguasa dan mengakomodasi rasa keadilan masyarakat," kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid saat dihubungi, Jumat (18/11).

Namun, Sodik memahami para pendemo 4 November lalu kembali tersulut semangatnya untuk melakukan aksi lantaran ucapan Ahok yang menuduh mereka sebagai massa bayaran.

"Hari-hari ini para demonstran aksi bela Islam tergugah lagi semangatnya oleh statement Ahok bahwa aksi tanggal 4 November lalu adalah aksi bayaran. Ini yamg menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk turun lagi ke jalan," terangnya.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VIII ini mengimbau agar umat Islam tidak terprovokasi dengan ucapan Ahok. Dia menyarankan agar umat Islam sebaiknya menempuh jalur hukum atas pernyataan Ahok.

"Maka tempuh lah jalur hukum, termasuk fitnah Ahok tentang demo bayaran. Tempuh lah jalur hukum seperti pengaduan yang dilakukan oleh Herdiansyah kepada polisi atas fitnah Ahok tersebut," jelas Sodik.

Sebelumnya, Sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana kembali turun ke jalan pada 2 Desember mendatang. Demo ini lanjutan dari 4 November lalu terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.