Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Geramnya pemerintah tanggapi pengadilan HAM soal 65 di Belanda

Geramnya pemerintah tanggapi pengadilan HAM soal 65 di Belanda Poster pengadilan rakyat 1965 di Belanda. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sidang Rakyat Internasional (IPT) dengan agenda menguak pembantaian warga dituding komunis sepanjang 1965-1966 telah dimulai di Niewekerk, Kota Den Haag, Belanda. Tujuh hakim dan enam jaksa mulai menggali kesaksian sejarawan, penyintas pembantaian, eksil politik, bekas tahanan politik di Pulau Buru, maupun saksi ahli peristiwa pemberangusan Partai Komunis Indonesia.

Para terdakwa adalah pemerintah Indonesia, khususnya Pangkostrad Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden; para perwira yang terlibat penculikan serta pembunuhan 6 jenderal; serta perwira dan pimpinan regu paramiliter yang memerintahkan pembantaian rakyat sipil terduga komunis selama 1965-1966.

Para terdakwa disebut melakukan sembilan pelanggaran HAM berat. Rinciannya, para pelaku disokong pemerintah Indonesia, terlibat dalam pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penganiayaan dan propaganda, dan dugaan keterlibatan negara lain dalam kejahatan kemanusiaan.

Menanggapi kegiatan para aktivis itu, pemerintah Indonesia geram. Wapres Jusuf Kalla menilai itu cuma pengadilan semu. Belanda juga tak pantas mendukung kegiatan tersebut. Negara-negara maju yang kini bersuara keras soal HAM nyatanya adalah negara yang paling banyak melakukan pembantaian dan melanggaran HAM di masa lalu.

"Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh Belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi. Berapa yang dibunuh Amerika di Irak? Berapa yang dibunuh (Bangsa) Eropa di Vietnam? Berapa dibunuh oleh negara Barat di Afghanistan. Boleh, kalau Barat mau begitu, kita juga adili di sini," ujarnya.

Menurutnya, bisa lebih dari satu juta orang bersedia menjadi saksi pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda di Tanah Air.

Senada dengan JK, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menanggapi sinis pelaksanaan sidang pertama peradilan rakyat tersebut. Dia menyebut tahun 1965 rakyat bergerak karena lebih dulu PKI menculik enam jenderal dan satu perwira TNI AD.

"Begini ya, tahun '65 itu yang duluan siapa? Kalau dulu tidak ada pemberontakan tidak ada masalah ini, jadi yang memulai duluan itu jelas melanggar HAM," tegas Ryamizard usai menghadiri upacara hari pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Ryamizard menyatakan, tak mau lagi mengungkit-ungkit tragedi berdarah yang dialami rakyat Indonesia tersebut. Dia berharap, kejadian itu bisa menjadi pelajaran bagi kaum muda.

"Sudahlah tidak perlu di ungkit-ungkit lagi, ini jadi mundur kita harus maju. Belanda juga pernah melakukan banyak pelanggaran HAM. Ke depannya kita harus maju biar tidak ada penjajahan-penjajahan lagi," sambungnya. (mdk/ian)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN

Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.

Baca Selengkapnya
Sosok Haji Cornelis Princen, Pria Belanda yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia hingga Memperjuangkan HAM
Sosok Haji Cornelis Princen, Pria Belanda yang Mendukung Kemerdekaan Indonesia hingga Memperjuangkan HAM

Pria yang membelot dari tanah kelahirannya ini memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu tokoh aktivis HAM pada zamannya.

Baca Selengkapnya
Melihat Meriam Menes Pandeglang, Peninggalan Belanda untuk Mencegah Penjajahan Inggris di Jawa
Melihat Meriam Menes Pandeglang, Peninggalan Belanda untuk Mencegah Penjajahan Inggris di Jawa

Dahulu meriam ini kabarnya terlambat datang ke Pulau Jawa sehingga Inggris berhasil menguasai Batavia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kisah Pembunuhan Keluarga Pribumi di Negeri Belanda, Pelaku Pembantunya Sendiri
Kisah Pembunuhan Keluarga Pribumi di Negeri Belanda, Pelaku Pembantunya Sendiri

Pelaku mengaku tega membunuh majikannya karena tidak diajari Bahasa Belanda.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Begini Ngerinya Serangan Harimau di Sukabumi saat Zaman Belanda, Jadi Sorotan Media Asing
Begini Ngerinya Serangan Harimau di Sukabumi saat Zaman Belanda, Jadi Sorotan Media Asing

Biasanya warga yang menjadi korban harimau akan diterkam tiba-iba, diseret ke hutan dan keesokan hari jasadnya sudah dalam bentuk tulang belulang.

Baca Selengkapnya
Asal Usul Pelabuhan Merak Banten, Dulu Dipakai Belanda untuk Redam Pemberontakan Rakyat
Asal Usul Pelabuhan Merak Banten, Dulu Dipakai Belanda untuk Redam Pemberontakan Rakyat

Begini cerita awal pelabuhan Merak yng dipakai Belanda untuk meredam pemberontakan rakyat.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Sejarah Padang Mangateh, Peternakan Tertua dan Terbesar di Sumatra Barat Warisan Kolonial
Sejarah Padang Mangateh, Peternakan Tertua dan Terbesar di Sumatra Barat Warisan Kolonial

Sebuah daerah khusus peternakan ini dikenal mirip seperti padang rumput yang berada di Selandia Baru dan didirikan langsung oleh Pemerintah Hinda Belanda.

Baca Selengkapnya