Merdeka.com - Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) menyikapi terkait laporan Wakil Sekretatis Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra, Yeyet Nurhayati ke Bareskrim Polri kepada Anggota DPR dari Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. Laporan tersebut ditunjukan lantaran Inas dinilai telah menebar fitnah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melalui akun media sosial miliknya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Partai Hanura Andin Bahtiar mengatakan jika pihak Laskar Gerindra tidak mencabut laporannya maka pihaknya akan mengambil langkah hukum yang sama.

"Kami meminta, laporan Lembaga advokasi ke Bareskrim segera dicabut laporannya. Jika tidak kami akan mengambil langkah hukum. Kepada kawan-kawan segera mencabut laporannya. Sebelum kami mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya," kata Andin di saat konferensi pers di Public House Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Kemudian Andin mengatakan laporan tersebut adalah bentuk aspirasi dan memberikan dukungan untuk Inas. Dia juga menepis pihaknya diperintah oleh Inas untuk penyampaian pesan tersebut. "Kami tekankan ini adalah bentuk dukungan kami. Tidak ada campur tangan dari Inas," ungkap Andin.

Andin juga mengakui belum mengambil langkah kekeluargaan untuk menemui pihak Laskar Partai Gerindra. Pihaknya berharap laporan yang diajukan ke Bareskrim bisa dicabut dan dilakukan penyelesaiaan secara kekeluargaan. "Ini kan kita menyampaikan pesan ini untuk menjalin komunikasi," tegas Andin.

Diketahui sebelumnya, Yeyet Nurhayati melaporkan pemilik akun Facebook 'Inas N Zubir' dan Twitter 'Inas N Zubir-A556' dan juga pemilik akun Twitter atas nama 'Sang Guru @GuruSocrates'. Dengan nomor laporan polisi: LP/1100/X/2017/Bareskrim.

Keduanya dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan, berupa penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dan/atau 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir membenarkan, jika akun Facebook dan Twitter yang dipolisikan itu merupakan akun miliknya.

"Benar, akun saya," kata Inas saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (25/10).

Dirinya pun mengaku, jika status yang ia buat di akun media sosialnya itu merupakan hasil dari kutipan yang ia ambil dari sebuah video pidato dari Ketua Umum partai berlambang kepala burung garuda, yang ia peroleh dari video yang ada di youtube, yakni 'Rampok orang susah'.

"Saya kutip perkataan Prabowo jadi judul. Kutipannya 'rampoklah', bahasanya luar biasa. Rampoklah orang yang sedang kesusahan," ujarnya.

Selain itu, dirinya mengaku tak mempermasalahkan jika dirinya telah dilaporkan oleh Nurhayati. Pasalnya, semua orang berhak untuk melaporkan seseorang jika merasa pencemaran nama baik.

"Kalau dia merasa itu pencemaran nama, ya dia silakan lapor, tidak masalah," ucapnya.

Lebih lanjut, Inas menuturkan, pidato yang disampaikan oleh Prabowo dalam sebuah video itu dianggap tak pantas diucapkannya. Selain itu, sebagai anggota MPR, dirinya harus menjauhkan bangsa ini dari prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kalau saya melihatnya bahasanya Prabowo dan saya menjalankan tugas saya selaku wakil rakyat, sebagai (anggota) Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena bahasa itu tidak pantas didengar oleh masyarakat dalam kita berpolitik dan bernegara di negeri kita ini. Harusnya dia mengucapkan secara santun. Kalau rakyat menganggap 'waduh' ternyata berpolitik di Indonesia harus secara licik," tandasnya.