Gelar rapat, Jokowi bahas penghapusan utang Pemda Aceh
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Kantor Presiden. Rapat yang dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB itu membahas soal rencana penghapusan utang pemerintah provinsi Aceh terhadap pemerintah.
"Silakan Bapak Menkeu untuk menjelaskan soal rapat terbatas kita penghapusan bersyarat utang pemerintah Aceh melalui depsos," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).
Sebelum mengikuti rapat terbatas, Sofyan mengungkapkan pemerintah telah mengajukan penghapusan utang terhadap Pemerintah Aceh sudah dilakukan pada 27 Januari 2012 lalu. Jumlah utang yang bakal dihapus tersebut mencapai Rp 16 miliar.
Dia menambahkan, selain Aceh, masih ada beberapa daerah yang memiliki utang kepada pemerintah pusat. Pinjaman tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun program-program skala kecil lainnya.
"Dan ini dilakukan oleh pemerintah pusat itu, nah mereka memerlukan ada sejenis peninjauan maka beberapa policy diambil oleh pemerintah. Misalnya, oke kalau dihapus ini, tapi bisa ditambahkan anggaran kesejahteraan masyarakat," jelas Sofyan kepada wartawan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPrabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca Selengkapnya