Merdeka.com - Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyiapkan 1.000 pengacara dari berbagai daerah untuk menghadapi pemerintah jika pembubaran organisasi itu diproses di pengadilan. Salah satu pengacara yang terlibat dan menjadi koordinator tim pembela adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

"Tim Pembela HTI ini terdiri atas para advokat dari berbagai daerah. TP HTI ini juga akan diperkuat oleh advokat yang tergabung dalam 1.000 advokat pembela HTI," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto saat menggelar jumpa pers bersama Yusril di kantor Law Firm Ihza & Ihza di Tower 88, Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Ismail menegaskan, HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan atau BHP dengan yang tercatat di Kemenkum HAM dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014.

"Sebagai organisasi legal, HTI yang memiliki hak konstitusional untuk melakukan kegiatan dakwah yang diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini maka semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Apalagi selama ini HTI telah terbukti memberikan perbaikan untuk seluruh masyarakat di beberapa wilayah di negeri ini," kata Ismail.

Ismail menegaskan, pembentukan tim pembela sebagai upaya untuk melawan rencana pembubaran HTI yang telah disampaikan pemerintah. "Hari ini kita umumkan tim pembela hukum, tim pembela HTI, itu dalam rangka tujuan persiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan langkah pemerintah, kemungkinan nanti dimajukan ke pengadilan tapi kita berharap itu tidak terjadi," kata Ismail.

Tim pembela akan bertugas menyampaikan pendapat hukum, dan pembelaan terhadap HTI, para aktivis, simpatisan dan melancarkan kegiatan agar berjalan seperti biasa kembali. Ismail berharap, rencana pemerintah membubarkan HTI tidak terjadi. Jikapun berlanjut, semua harus melalui pengadilan.