Fadli Zon Harap Kunjungan Jokowi Bikin Kapal China Tak Lagi Masuk Natuna

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyoroti kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna. Fadli Zon mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi itu harus memiliki dampak besar salah satunya membuat kapal-kapal China tak berani lagi masuk perairan Natuna.

"Kunjungan seorang presiden ke wilayah yang dianggap merupakan wilayah yang disengketakan harusnya mempunyai dampak luas yang besar dan harusnya berwibawa," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

Politisi Partai Gerindra mengharapkan kunjungan Presiden Jokowi ampuh memberikan pesan kepada pihak China akan kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna.

"Ya saya kira mestinya sih kita harapkan begitu. Cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek apa tidak, kalau dianggap tidak, menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibawa," ujar dia.

Karena itu, lanjut dia, ke depan perlu dilihat dampak kunjungan mantan Wali Kota Solo tersebut. Apakah setelah kunjungan tersebut kapal-kapal China tidak lagi memasuki perairan Natuna.

"Kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan, kalau ternyata masih ada kapal-kapal yang terus melintas batas tidak pada tempatnya, secara ilegal, berarti kunjungan itu kan dianggap tidak ada oleh mereka," tandasnya.

Usul Penggunaan Drone Perkuat Keamanan Laut

Fadli pun berharap ke depan pengamanan laut perlu didukung dengan perlengkapan yang memang canggih. Menurut dia, salah satu perlengkapan harus dimiliki Indonesia untuk mengamankan laut yakni drone.

"Contoh saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja. Itu mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak itu 200-300 kilometer," kata dia.

"Sehingga kalau kita taruh di sekitar situ dengan operationnya dengan sangat sederhana ya memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih memungkinkan bahkan bisa diperlengkapi dengan senjata," imbuh dia.

Selain daya jelajah yang cukup jauh, lanjut dia, drone tersebut harus pula memiliki sistem persenjataan yang canggih.

"Persenjatannya juga yang cukup canggih bisa menembakan dengan jarak 4-5 kilometer dari atas, itu salah satu cara kita untuk mengamankan," jelasnya.

Dia pun menanggapi positif rencana pemerintah merumuskan omnibus law mengenai kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Rencana tersebut sudah selaiknya direalisasikan.

"Saya kira itu bisa salah satu yang kita kejar gitu ya," ungkapnya.

Bakamla, tegas dia, seharusnya memiliki peran yang besar. Mengingat 3/4 wilayah Indonesia berupaya lautan. "Maka kedaulatan kita buka hanya di laut tapi juga di darat," tandas dia.

Bela Prabowo Soal Natuna

Dia pun menampik anggapan yang menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek dalam menanggapi sengketa perairan Natuna. Prabowo, kata dia, sesungguhnya bersikap realistis.

"Saya kira sebenarnya bukan lembek, tapi Pak Prabowo itu berusaha realistis," kata dia.

Sikap realistis Prabowo tersebut berangkat dari kondisi di lapangan. Dimana Indonesia tidak memiliki kekuatan yang secara de facto melindungi perairan Natuna, seperti pasukan maupun armada pengamanan yang memadai.

"Jadi Pak Prabowo berusaha untuk bagaimana kita berangkat dari realitas dan terus memperkuat kekuatan kita di sana," ujar Fadli.

Sementara terkait kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Natuna, dia mengatakan, sudah sangat jelas bahwa Natuna merupakan wilayah Indonesia.

"Yang Natuna itu saya kira kita sudah jelas ya posisinya, bahwa wilayah itu adalah wilayah yang merupakan hak kita dan kita tidak mengakui sembilan dash line itu yang diklaim sepihak sama China," katanya.

Menurut dia, hal perlu dilakukan saat ini, yakni upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan penguatan operasi pengamanan di wilayah perairan Natuna.

"Jadi menurut saya ini yang paling penting, kalau kita tidak ada di sana tidak melakukan secara de facto menguasai wilayah perairan yang merupakan wilayah ZEE kita yang sudah disepakati juga oleh UNCLOS, maka ya sulit kita menghindari adanya pencurian ikan dan masuknya kapal-kapal yang secara ilegal berlalu-lalang di sana," tegas dia.

Penguatan pengamanan perairan, seperti pengerahan personil dan memperkuat armada merupakan satu-satunya cara bagi Indonesia guna membangun kekuatan di Natuna.