Edhy Prabowo Didakwa Kumpulkan Uang dari Eksportir Lobster Sampai Rp52,3 miliar

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo turut mengarahkan untuk mengumpulkan uang jaminan dari para eksportir benih lobster dalam bank garansi hingga terkumpul Rp52,3 miliar.

"Terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp52.319.542.040," ucap jaksa dalam dakwaannya saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Kamis (15/4)

Dalam hal ini, Edhy diduga mengarahkan anak buahnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menarik uang setoran dari para eksportir yang dikumpulkan ke rekening bank garansi sebesar Rp1.000 per ekor benih bening lobster yang diekspor. Hingga terkumpul uang sebanyak Rp52,3 miliar di bank garansi.

"Para eksportir BBL (benih bening lobster) diharuskan menyetor uang ke rekening Bank Garansi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per ekor BBL yang diekspor yang telah ditetapkan oleh terdakwa," kata jaksa.

Permintaan uang jaminan itu merujuk pada nota dinas yang dikeluarkan Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan arahan dari Edhy Prabowo.

"Atas arahan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020, Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla Spp), dan Rajungan (Portunus Spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia," papar jaksa.

Sehingga, dengan adanya nota dinas itu Habrin Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL.

Atas perbuatannya, Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.