Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, KSP Klaim Pemerintah Tutup Langkah Mafia Tanah
Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan merilis Capaian Kinerja 2021 dalam rangka peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2021. Dalam laporan tersebut, dijelaskan pemerintah telah menutup langkah mafia tanah.
"Mafia tanah harus diakhiri," demikian bunyi laporan yang didominasi gambar yang dikeluarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa(20/10).
Laporan tersebut menjelaskan Presiden Joko Widodo(Jokowi) memerintahkan Polri memberantas mafia tanah demi keadilan serta ketentraman ruang hidup rakyat. Pengawalan reformasi pun dikebut serta diubah.
"Pemerintah pusat dan daerah serta CSO berkoordinasi mitigasi konflik," penjelasan laporan tersebut.
Dari koordinasi itu, terungkap kasus puluhan tahun dituntaskan dalam tiga atau empat pertemuan. Dalam laporan tersebut diklaim banyak perkara tanah dibereskan.
"Di Hari Agraria 24 September 2021, 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diserahkan. Penerimanya adalah 90.802 keluarga di 26 Provinsi," isi laporan tersebut.
Berikut hasil pemerintah dalam tutup langkah mafia tanah:
Total Capaian Reforma Agraria Reformasi Agraria per Agustus 2021:
- Legalisasi Asset : 6,54 juta Ha- Redistribusi Tanah : 1,2 juta ha
Total Capaian Perhutanan Sosial per Agustus 2021:- Akses kelola hutan: 4,72 juta Ha akses kelola hutan- Keluarga : 1,026 juta
Realisasi sertifikat reformasi agraria tahun 2021:-Redistribusi 165.654 sertifikat-Hasil Penyelesaian Konflik 6.312 sertifikat
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca SelengkapnyaRaja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah, sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY menegaskan persoalan mafia tanah diperlukan penanganan khusus
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan dapat tanah pensiun seusai masa jabatannya usai. Seperti apa penampakan calon tanah Jokowi tersebut?
Baca Selengkapnya