Merdeka.com - Anggota DPRD Banten Ananta Wahana berencana melapor ke KPK soal dugaan kejanggalan alokasi dana bantuan sosial dan hibah dari APBD murni dan APBD perubahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sebab, dalam pencairannya diduga hanya mengalir ke jaringan pendukung Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie di Pilkada serentak.

"Gini ya, ini kan terkait dana APBD artinya keuangan negara. Hak rakyat kan ada di situ, semua itu ada pertanggungjawabannya, kalau ini hanya digunakan atau disalurkan kepada yang tak berhak bahkan fiktif, kasihan dong masyarakat," kata Ananta Wahana dalam diskusi Semangat Rakyat di Serpong, Kota Tangsel, Selasa (24/11).

Karenanya, kata dia, seluruh data-data dari BPK dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengenai aliran dana tersebut akan dijadikan pedoman bukti untuk dilaporkan kepada KPK.

"Dan, saya pikir ini selain ke KPK juga ke Panwaslu ya, karena kan dibagikan untuk kepentingan Pilkada. Tapi lihat nanti kajian hukumnya," katanya.

"Masak iya Ketuanya dia sendiri, pengurusnya orang-orang partai pendukungnya, anggotanya tim suksesnya, ini gimana sih. Aneh-aneh saja mereka buat perkara, ada yang lembaganya resmi seperti PMI, Ketuanya kan dia (Airin) juga, pola kaya gini ini," terangnya.

Seperti diketahui, sebanyak 22 organisasi (lembaga) yang menerima dana hibah pada APBD dan APBD-P Kota Tangerang Selatan (Tangsel), diduga ikut membantu dalam memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany pada Pilkada 2015 ini.

Gelontoran dana kepada 22 organisasi itu sebesar Rp 29,5 miliar. Fitra sebenarnya mendapati 106 organisasi, hanya saja yang sudah pasti dipasok dengan fiktif baru 22 organisasi.

"Pola markdown dilakukan oleh Pemkot Tangsel, realisasi pendapatan mereka pada 2014 sebesar Rp 6,3 triliun, tapi tiba-tiba di dalam perencanaan 2015 mereka sengaja menurunkannya menjadi Rp 2,3 trilun, kenapa tak optimis lagi? realisasinya jelas loh ini data BPK, saya pikir bisa dibagi-bagi ini pendapatan yang sebenarnya, karena pertanyaannya kemana ini pendapatan yang sebenarnya," kata Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto.