DPR Yakini Kemenkeu Serius 'bersih-bersih' Imbas Kasus Rafael Alun

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah 'berbenah'. Bersih-bersih internal imbas terkuak harta fantastis Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak wilayah Jakarta Selatan.

Belum selesai Rafael Alun, muncul mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang juga mempunyai harta fantastis. Hal itu berbanding terbalik dengan besaran pendapatan yang dikantongi Eko tiap bulannya.

Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR, Said Abdullah, mencontohkan dengan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai dari berbagai Ditjen oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Pemeriksaan terhadap 69 pegawai berharta jumbo ini akan berlangsung hingga dua pekan.

"Dugaan atas 69 pegawai Pajak yang berharta tidak wajar jelaslah tanpa upaya Menkeu, tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti," ucapnya, Kamis (9/3).

Hingga kini, Itjen Kemenkeu telah memeriksa serta mencopot jabatan pegawai Ditjen Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, dan eks Kepala Kantor Bea Cukai DIY, Eko Darmanto, karena berharta fantastis. Rafael Alun bahkan telah dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Itjen Kemenkeu pun berencana memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Pangkalnya, keluarganya gemar memamerkan kekayaan (flexing) dan harta jumbonya 'dikuliti' publik.

Said mengatakan, keseriusan Sri Mulyani dalam 'bersih-bersih' Kemenkeu juga terlihat dari kolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dalam rangka menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun mengajak publik agar mendukung langkah Sri Mulyani itu. Apalagi, perlu waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kemudian, menyetop gerakan tolak bayar pajak karena bakal merugikan banyak pihak. "Jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan, bukan hanya Ditjen Pajak," tegas Said.

Sumber: Liputan6.com