Merdeka.com - Anggota komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan adanya Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian dan juga Kejaksaan. Jika kepercayaan itu sudah kembali, kata Nasir, sebaiknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digabungkan dengan lembaga lain seperti ombudsman.

"Jadi kalo polisi sudah dipercaya publik. Sudah profesional. Begitu juga Jaksa. Maka KPK akan berubah jadi satu unit yang mungkin bisa digabung dengan Ombudsman melakukan pencegahan dan mengelola birokrasi," kata Nasir Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Menurutnya jika Polri dan Kejaksaan kembali dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka nantinya KPK hanya akan membantu untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi bersama ombudsman. Nasir juga menegaskan selama masih ada Undang-Undang (UU) Tipikor KPK akan tetap ada.

"Dan tetap saja ketika ada Undang-Undang KPK, KPK punya kewenangan supervisi koordinasi terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani Jaksa Polisi. Bahkan bisa ambil alih barang slama ada UU KPK," ujarnya.

Pembentukan densus ini, tambah Nasir, sebagai bentuk pertaruhan bagi reputasi instansi Kepolisian. Karena publik akan membandingkan kinerja densus tipikor dan juga KPK.

"Kalo nanti jadi dibentuk itu taruhan, reputasi bagi Kepolisian. Sehingga pembentukannya akan jawab pertanyaan publik, apa benar densus tipikor ingin saingi KPK, bubarkan KPK dan sebagainya. Engga adalah itu. Selama ada UU KPK, KPK masih ada," ucapnya.

Selain itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membantah bahwa terbentuknya densus ini karena permintaan dari para anggota Pansus Angket KPK. Lagi pula lanjut Nasir, densus ini masih dalam tahap pembahasan.

"Engga ada usulan dari angket. Ini kan belom selesai semua. Tito bilang mereka minta Jaksa di densus tipikor. Kemudian beliau bilang ada satgas atau pokja di kejaksaan yang kalau mereka kasih engga bolak balik," tandasnya.