Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR RI minta Myanmar penuhi janji fasilitasi kepulangan pengungsi Rohingya

DPR RI minta Myanmar penuhi janji fasilitasi kepulangan pengungsi Rohingya Fadli Zon bertemu wakil menlu Bangladesh. ©2017 Merdeka.com/Ramadhian Fadillah

Merdeka.com - Plt Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam. Pertemuan digelar di Dhaka untuk membahas pengungsi Rohingya yang kini berjumlah 1,1 juta orang di Cox's Bazar, daerah Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar.

Fadli Zon didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P Soemarno, dan anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP) dan Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).

"Kami menyampaikan bahwa selama ini DPR RI sudah menunjukkan komitmen untuk pengungsi Rohingya," kata Fadli Zon, Selasa (19/12).

Fadli menambahkan November lalu, sudah ada kesepakatan antara Bangladesh-Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang akan kembali ke Myanmar di bawah perjanjian repatriasi.

Dalam perjanjian itu, Myanmar juga diwajibkan untuk membangun infrastruktur dan menjamin keselamatan warga yang pulang ke Rakhine. Namun belum terlihat adanya komitmen Myanmar untuk mewujudkan dua hal itu. Terbukti dengan arus pengungsi yang terus terjadi dari Rakhine ke wilayah Bangladesh.

"Kami ingin mendorong seluruh anggota Parlemen di Asean untuk bersama mencari solusi. Komitmen ini juga harus datang dari pemerintah Myanmar agar mereka bisa menerima kembali para pengungsi Rohingya," tegas Fadli.

Dari temuan di lapangan, mayoritas pengungsi Rohingya mengaku ingin pulang ke kampung halamannya. Hanya sedikit yang enggan kembali. Kebanyakan karena trauma dengan kekerasan oleh militer yang menimpa di Rakhine.

"Saya kira Indonesia harus mendukung MoU repatriasi dengan membuka komunikasi antara Indonesia-Myanmar Dalam MoU tersebut disampaikan akan adanya proses Repatriasi hingga dua bulan ke depan dengan menjamin keamanan dalam proses pemulangan pengungsi," kata Fadli.

Sementara itu Ledia Hanifa menjelaskan parlemen Indonesia juga meminta pemerintah Bangladesh memberikan kemudahan bagi dokter dan relawan untuk mendapatkan visa.

"Bantuan kesehatan ini sangat dibutuhkan," kata Ledia.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
3 Warga Bangladesh Jadi Tersangka Penyelundupan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Begini Modusnya

3 Warga Bangladesh Jadi Tersangka Penyelundupan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Begini Modusnya

Polres Langsa, Aceh menetapkan tiga warga Bangladesh sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pengungsi Rohingya.

Baca Selengkapnya
13 Warga Rohingya Kini 'Terdampar' di Jalanan Pekanbaru, Mengaku Ada yang Bawa Tapi Tak Tahu Siapa

13 Warga Rohingya Kini 'Terdampar' di Jalanan Pekanbaru, Mengaku Ada yang Bawa Tapi Tak Tahu Siapa

Mereka berangkat dari Bangladesh dan tiba di Pekanbaru Rabu (13/12) malam.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Ingatkan IKN Harus Layak Huni dan Manusiawi

Ridwan Kamil Ingatkan IKN Harus Layak Huni dan Manusiawi

Contohnya seperti Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya

Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya

Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.

Baca Selengkapnya
Usut Kasus TPPO Pengungsi Rohingya, Bareskrim Kirim Tim ke Aceh

Usut Kasus TPPO Pengungsi Rohingya, Bareskrim Kirim Tim ke Aceh

Bareskrim Polri ikut mengusut kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan para pengungsi Rohingya di Aceh.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bawa Polemik Pengungsi Rohingya saat Bertemu Pimpinan Negara ASEAN di Jepang

Jokowi Bawa Polemik Pengungsi Rohingya saat Bertemu Pimpinan Negara ASEAN di Jepang

Jokowi menilai polemik Rohingya jadi persoalan dunia bukan negara yang disinggahi saja

Baca Selengkapnya