KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

DPR kirim surat penundaan periksa Setnov, pimpinan KPK bilang 'enggak pengaruh'

Rabu, 13 September 2017 19:31 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Setya Novanto diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan, penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto tidak akan terpengaruh meski ada surat dari pimpinan DPR.

Pernyataan ini menyusul adanya surat dari Pimpinan DPR yang ditandatangani Fadli Zon berisi permintaan agar KPK menunda pemeriksaan tersangka e-KTP Setnov hingga proses praperadilan selesai.

"Ya enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada permintaan boleh-boleh saja, masa kita melarang orang meminta. Masalah dikabulkan apa tidak itu urusan KPK," kata Basaria di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

Basaria tidak melihat surat permohonan itu merupakan bentuk intervensi DPR terhadap proses penyidikan Setnov. Meski begitu, dia mengaku belum membaca surat yang diserahkan oleh Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR, Hani Tahapsari pada Selasa (12/9).

"Itu bukan bentuk intervensi ya. Saya sendiri belum baca isinya itu bukan intervensi," tegasnya.

Mantan Jenderal bintang 2 Polri ini memastikan proses penyidikan kepada Ketua Umum Partai Golkar itu akan tetap berjalan, seperti pemanggilan saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara Setnov.

"Penyidikan sampai saat ini tetap jalan tidak terpengaruh. Kita tunggu hasil praperadilan," tutupnya.

Diketahui, Kepala Biro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan DPR untuk penundaan pemeriksaan Setya Novanto, Selasa (12/9). Hani mengatakan, surat tersebut berisi meminta penundaan pemeriksaan Setnov yang juga tersangka e-KTP hingga proses praperadilan selesai.

Wakil ketua DPR Fadli Zon tidak khawatir terdapat kesan intervensi terkait surat untuk KPK yang meminta penundaan pemeriksaan tersangka e-KTP Setnov hingga proses praperadilan selesai. Surat itu juga sudah diteken oleh Fadli Zon, Kemarin (12/9).

"Enggaklah. Kan dalam surat itu enggak ada peringatan. Dan sesuai hukum yang berlaku. Bukan keputusan DPR," kata Fadli. [rnd]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.