DPR: Cita-Cita Jokowi Migas Dikuasai Negara jadi Kenyataan, Bukan Sekadar Slogan
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid setuju dengan keyakinan Presiden Jokowi mengenai kemampuan sumber daya manusia Indonesia mengelola kekayaan alam seperti minyak dan gas (migas). Hal tersebut dibuktikan dengan pengambilalihan proyek-proyek tambang raksasa. Mulai dari Freeport hingga Blok Migas Rokan.
Dia menilai cita-cita Jokowi agar SDM Indonesia bisa mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia terbuka dan tak sekadar slogan.
"Saya rasa apa yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa migas harus dikuasai oleh dalam negeri itu ya itu bukan hanya sekedar slogan tetapi itu sebuah kenyataan," kata Abdul Wahid dalam keterangannya, Rabu (11/1).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Dia mengatakan indikator pendukung SDM lokal bisa mengelola kekayaan Migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan tersebut. Kemudian, adanya program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak muda potensial.
"Indikatornya apa? umpamanya diperkuat Universitas Pertamina, dan universitas universitas lain. Sudah ada itu beasiswa terhadap anak-anak yang ingin mengambil jurusan yang berkaitan dengan pertambangan dan energi," ucapnya.
Selain itu, kata Abdul, mahasiswa yang diberikan beasiswa harus melakukan MoU agar komitmen mengabdi kepada negara usai lulus dari universitas. Hal ini harus dilakukan agar SDM-SDM potensial milik bangsa tidak bekerja untuk negara lain.
"Harus ada semacam MoU atau semacam komitmen atau seperti kontrak setelah biaya full, harus bekerja di dalam negeri kalau enggak nanti mereka setelah dikasih beasiswa tetapi kerjanya di luar karena lapangan pekerjaan dalam negeri enggak menyediakan," ungkapnya.
Abdul Wahid meyakini infrastruktur pendukung untuk memuluskan keinginan Jokowi ini bisa dilakukan dalam waktu cepat. Terlebih jika SDM Indonesia sudah siap bekerja untuk mengelola kekayaan Migas sendiri.
"Infrastruktur itu kan bisa dibuat dengan sekejap mata sebenarnya kalau SDM-nya cukup. Modalnya cukup mudah sebenarnya, nggak ribet-ribet amat, enggak pusing-pusing kita sebenarnya,” akuinya.
"Kalau soal infrastruktur itu ada dua faktor saja, yang pertama modal teknologi dan yang kedua sumber daya manusia itu saja, enggak lebih dari itu. Jadi kalau keyakinan saya keyakinan itu harus ditunjang dengan yang namanya program strategis. Ada komitmen perbaiki lembaga pendidikan yang menunjang ke arah sana dan perkuat teknologi dan permodalan. Kalau teknologi ada, SDM ada kan lengkap," jelasnya.
Politikus PKB ini menambahkan, keyakinan Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan Migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan sekarang. Sebab, program hilirisasi ini dilakukan karena Jokowi yakin Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar.
"Kalau kita mau jujur, Pak Jokowi itu kan punya program namanya hilirisasi. Hilirisasi itu bisa terlaksana kalau memang ditunjang dengan yang namanya SDM. Kalau untuk hilarisasi dalam negeri ya modal dan teknologi gitu loh. Kalau kita modalnya belum kuat, teknologinya belum memadai maka kan tentu solusinya adalah kerjasama. Jadi tidak boleh seutuhnya asing, nggak boleh harus ada keterlibatan dalam kita gitu. Harus mempersiapkan ahli teknologi,” jelasnya.
"Itu yang menjadi titik fokusnya. Artinya kalau kita pengen yang namanya alih teknologi, menurut saya diperkuat sumber daya manusia dan modal," tutupnya.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai atau Blok Rokan menjadi bukti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu mengelola potensi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela meninjau proses produksi migas di kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Kota Dumai, Riau, Kamis.
"Sejak awal kenapa Rokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM-SDM kita ini mampu dan itu yang saya tunggu tadi. Saya menanyakan Dirut Pertamina produksinya naik atau turun, ya naik," kata Presiden Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta (6/1).
Presiden mengapresiasi produksi minyak di Blok Rokan yang mulai mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengelolaan diambil alih Pertamina. Meski demikian Kepala Negara mendorong agar terus terjadi peningkatan dengan target mencapai 400 ribu barel per hari.
"Target tadi yang saya sampaikan 400 ribu barel per hari dari 156, 158 ribu (barel per hari) menuju ke 400 (ribu barel per hari). Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi tadi sudah saya sampaikan, ini target," ujar Presiden Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatt (GW).
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan Blok Rokan menyumbang 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.
Baca SelengkapnyaLuhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan peluang besar yang membuat Indonesia menjadi Indonesia Emas
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengajak pebisnis yang hadir pada APEC CEO Summit lebih agresif dan cepat memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut kekayaan Indonesia juga sudah pernah diperas selama masa penjajahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan Indonesia semakin dekat untuk menjadi bangsa berdikari
Baca SelengkapnyaSebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya