Digugat ke MK, Jokowi Sebut Pengangkatan Wamen Sesuai UU
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi gugatan pengangkatan wakil menteri atau wamen di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, pengangkatan wamen sudah sesuai dengan amanat UU. UU yang dimaksud yakni nomor 39 tahun 2018 tentang Kementerian Negara.
"UU-nya kan juga tercantum jelas. Meskipun ada yang gugat, saya kira nggak ada masalah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11).
Jokowi menepis anggapan bahwa penambahan wamen adalah pemborosan dan bagi-bagi kekuasaan kepada tim sukses Pilpres 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, wamen sangat diperlukan untuk membantu menteri dalam menjalankan tugas berat.
"Kita ini mengelola negara sebesar 17 ribu pulau, 267 juta jiwa itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat. Tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan," jelasnya.
Jokowi kemudian mengambil contoh Kementerian BUMN yang menaungi 143 perusahaan. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir tentu memerlukan wamen untuk mengawasi ratusan perusahaan tersebut.
"Contoh lagi Kementerian Desa. 75 Ribu desa di seluruh Tanah Air hanya ditangani Menteri Desa saja. Siapa yang ngontrol dananya? Siapa yang ngontrol bahwa anggaran sampai? Tujuannya ke sana," sambungnya.
Jokowi meminta publik tak sekadar melihat pemerintah dari sisi jumlah birokrat. Yang terpenting keberadaan birokrat bisa menyelesaikan tugas dan persoalan yang dihadapi bangsa.
"Ini tidak masalah banyaknya dong. Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," ucapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnya