Merdeka.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ceisy Wuntu tengah berjuang melawan penyakit kanker payudara atau Trastuzumab. Perempuan berusia 53 asal Manado, Sulawesi Utara ini sudah mengidap kanker payudara sejak 1 April 2018 lalu.

Sayangnya, Ceisy yang telah menjadi pengabdi negara sedari tahun 1991 tengah kesulitan perkara biaya pengobatan. Bagaimana tidak, penyakit Trastuzumab faktanya tidak dijamin oleh BPJS.

Padahal, Trastuzumab merupakan standar terapi yang diakui di dunia, bahkan masuk dalam daftar obat esensial WHO.

"Pertama kali saya didiagnosa menderita kanker payudara jenis HER2+ itu pada bulan Februari 2018," terang Ceisy seperti diberitakan Antara, Senin (21/5).

"Ketika menjalani pemeriksaan dan pengobatan perasaan saya tenang-tenang saja karena saya pegawai negeri sipil dan pasti pengobatan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Bahkan ketika beberapa teman dan saudara mengajak saya untuk ikut beberapa asuransi lain saya tidak tertarik karena saya yakin dengan BPJS. Saya pikir, buat apa saya ikut asuransi lain, kan saya punya BPJS yang akan menanggung semua penyakit dan saya sudah lama PNS," terang Ceisy.

Tapi Ceisy sangat kaget ternyata BPJS Kesehatan tidak menanggung banyak hal dalam pemeriksaan hingga pengobatan kanker yang dideritanya. Namun yang paling membuatnya kaget sekaligus sedih adalah obat yang merupakan standar terapi untuk kanker yang dideritanya dan yang disarankan dokter ternyata tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan sementara sebelumnya obat tersebut ditanggung.

"Dua hari setelah saya melakukan biopsi dan divonis menderita kanker payudara stadium 3B dokter mengatakan bahwa obat terbaik untuk saya itu adalah Trastuzumab. Untuk kemoterapi pertama saya pada 29 Maret bayar pribadi dulu karena rasanya seperti sudah mau meletus. Saya yakin BPJS Kesehatan nanti akan menanggung. Saya kaget dan sangat kecewa, karena saya pikir obat-obat saya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tapi ternyata tidak. Rasanya hati saya sedih sekali," urai Ceisy.

"Jadi pikiran juga bagi saya dan keluarga, bahwa saya sebagai PNS diwajibkan ikut asuransi yang dulu namanya Askes dan sekarang namanya BPJS Kesehatan dengan tujuan akan menjamin biaya-biaya yang tidak mampu kami bayar sehingga kami tenang. Namun ketika akhirnya kami sakit lalu diinformasikan bahwa ada obat dan biaya tidak ditanggung, itu sangat mengecewakan. Sampai detik ini kami tidak pernah mendengar, sudah sampai puluhan tahun, kita tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari BPJS mengenai yang mana yang ditanggung dan yang mana yang tidak," jabar Ceisy.

Dengan sedih Ceisy menyayangkan keputusan BPJS Kesehatan yang menyatakan sejak 1 April obat Trastuzumab yang dirasakan bagus efeknya sudah tidak lagi dijamin. Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini dia sudah tiga kali menjalani kemoterapi dengan biaya total Rp 29 juta yang harus ditanggung sendiri agar tetap menggunakan Trastuzumab.

"Jadi saya saat ini seperti berspekulasi, sampai dimana saya dan keluarga mampu, sampai kapan keluarga bisa menyediakan itu. Saat ini baru tiga kali sementara harusnya sampai 18 kali. Karena ingin obat yang bagus akhirnya saya bayar sendiri dan kemoterapi ini dengan sistem paket, jadi saya tidak lagi menggunakan obat kemoterapi dari BPJS karena dalam pemeriksaan sebelumnya memberikan efek ke jantung saya," terang Ceisy.

Ceisy menceritakan betapa terpukul dirinya dan keluarga ketika harus memilih membayar mahal obat terbaik yang tadinya ditanggung BPJS Kesehatan namun saat ini tidak lagi ditanggung.

"Kalau saya tidak menggunakan obat itu, kita tahu sendiri hasilnya bagaimana. Kalau ingat ya kita sampai mau nunjuk angka harga obat itu gemetaran. Kita itu pegawai negeri, satu juta saja di dompet mungkin nggak ada," tutur Ceisy.

Ceisy dan keluarga tidak tinggal diam menghadapi kondisi BPJS Kesehatan yang tahu-tahu mencabut obat yang dibutuhkannya itu. Dia lalu datang ke kantor BPJS Kesehatan di Cempaka Putih. Dia bertanya mengenai kemungkinan untuk menggunakan Trastuzumab yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Dia menceritakan bahwa dia terdeteksi sejak Februari 2018 sementara BPJS Kesehatan mencabut Trastuzumab terhitung 1 April 2018 dan pandangannya harusnya masih ditanggung.

Namun pihak BPJS Kesehatan bergeming. Ceisy bercerita dia sempat berkirim email ke pimpinan BPJS Kesehatan pada 23 April namun belum ada tanggapan.

Ketua Umum dan Pendiri Cancer Information and Support Center, sebuah organisasi pasien kanker, Aryanthi Baramuli yang akrab dipanggil Yanthi mengkonfirmasi tentang dicabutnya penjaminan Trastuzumab, dan bahwa kejadian yang dialami oleh Ibu Ceisy Wuntu ini dialami oleh banyak pasien kanker payudara lain di Indonesia.

Menurutnya hal ini sangat mengecewakan karena para pasien kanker sudah memercayakan kesehatannya pada BPJS Kesehatan namun ternyata harus mengalami pencabutan obat.

"Sebagai organisasi pasien, kami telah menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi IX DPR dan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, bahkan Presiden. Kami mengharapkan bantuan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak kesehatan pasien kanker," jelas Yanthi.

Yanthi sangat mengapresiasi Komisi IX DPR RI yang sudah mengundang organisasi pasien yang dipimpinnya pada rapat dengar pendapat tanggal 9 April lalu sehingga berkesempatan mempertanyakan dasar penghapusan penjaminan Trastuzumab kepada BPJS Kesehatan dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK), namun BPJS Kesehatan dan Dewan Pertimbangan Klinis yang merekomendasikan penghentian penjaminan Trastuzumab hanya memberikan jawaban normatif, tanpa ada kejelasan solusi untuk pasien yang membutuhkannya.