Densus 88 Dinilai Islamofobia Dianggap Sebagai Pernyataan yang Berlebihan

Merdeka.com - Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 masih sangat penting dan diperlukan di Indonesia. Di tangan Densus 88, penanganan teroris di Indonesia dinilai dapat maksimal.

Hal tersebut disampaikan Dekan Tarbiyah PTIQ, Baetirahman dalam diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) bertema "Kenapa Densus 88 Penting?", Jumat (15/10).

"Densus 88 selama ini sudah memberikan solusi, artinya bahwa Densus 88 dalam perspektif saya masih perlu dan penting," ujar Baetirahman.

Selama ini, kata Baetirahman, selain pemberantasan, Densus 88 juga memperhatikan pendidikan penuh kepada anak-anak napiter. Menurutnya, Densus 88 telah menjalankan tugas sesuai amanah.

"Densus 88 menurut saya telah menjalankan amanah, sudah berdasarkan payung hukum yang berlaku. Negara ini milik kita bersama dan Densus 88 telah menjalankan tugas agama dengan pemberantasan terorisme," katanya.

Menurut Baetirahman, terorisme merupakan bentuk pengkhianatan bangsa dan negara. Sementara Densus 88 merupakan salah satu alat negara untuk pertahankan negara dari pelaku terorisme.

"Dianggap Densus 88 Islamofobia itu berlebihan. Insyaallah Densus 88 semakin baik dalam memberi narasi, segingga tak ada lagi tudingan Islamofobia," terangnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan Densus 88 tidak bisa dibubarkan karena bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dari pernyataan anggota DPR RI, Fadli Zon yang menilai Densus 88 lebih baik dibubarkan

"Kita tegaskan itu keliru bahkan berbahaya yang mengatakan Densus 88 itu tidak penting dan harus dibubarkan. Jangan kalau ngomong tak pakai data," katanya.

Jika melihat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kata Hamdi, keberadaan Densus 88 tidak dapat dibubarkan. Sehingga menjadi aneh jika ada politisi yang berpikir Densus 88 lebih baik dibubarkan.

"Kalau tidak yang melaksanakan hard approach siapa? Nanti tidak ada melakukan hard approach dalam law enforcement. Itu ruang kosong berbahaya bagi negara," tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. Bahkan menurutnya, Densus 88 perlu dikembangkan sebuah Direktorat di dalam institusi Polri yang khusus menangani terorisme.

"Mungkin ditingkatkan satuan, sekarang Densus 88 bisa saja jadi korps penanggulangan atau penindakan terorisme. Seperti layaknya Korps Brimob, Korps Lalu Lintas dan sebagainya," kata politisi PPP ini.

Seperti diketahui, selain ketiganya turut hadir pula penyintas terorisme Hendi Suhartono, dan perwakilan Pandawa Nusantara, Johan Aristya Lesmana.