Demokrat: Bendera PKS cuma simbol biasa
Merdeka.com - Partai Demokrat menyatakan, bendera partai hanyalah sebuah simbol biasa, karena itu partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta penurunan bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor Setgab, tidak dipermasalahkan.
"Kalau kita sebagai politisi yang dewasa, itu kan hanya simbol-simbol biasa, jadi biasa saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada merdeka.com, Kamis (5/4).
Menurut Sutan, penurunan bendera itu tidak dilakukan atas instruksi Partai Demokrat. Penurunan bendera itu dilakukan oleh sejumlah demonstran yang mengatasnamakan dirinya Arus.
"Nggak ada sama sekali dari kita. Itukan yang menurunkan bendera itu anak-anak aktifis yang demo dari Aliansi Rakyat untuk SBY, Arus, yang merasa kecewa dengan keberadaan PKS yang sering berseberangan dengan pemerintah, nah mereka yang turunkan," kata Sutan.
Sebelumnya, meski belum ada keterangan resmi dari Presiden SBY soal pemecatan PKS dari koalisi, bendera PKS di kantor Setgab Jalan Diponegoro Nomor 43 Jakarta Pusat, telah diturunkan pada Rabu siang kemarin. Hingga kini belum diketahui siapa yang menurunkan bendera itu.
Bendera PKS itu sebelumnya berada di nomor dua sebelah kiri. Tepatnya bendera PKS diapit bendera PPP dan Partai Demokrat. Bendera itu diikat di tiang besi di depan Kantor Setgab.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaMomen lumayan panas, terjadi ketika Anies dan Prabowo keras beradu argumen terkait pembahasan demokrasi.
Baca SelengkapnyaMereka mengkritisi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya