Dari 630 eks napiter, baru 325 mengikuti program deradikalisasi
Merdeka.com - Saat ini terdapat 630 mantan narapidana teroris (napiter) di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, baru 325 orang yang mengikuti program deradikalisasi.
"Dari 630 mantan napiter yang keluar, hanya 325 yang sudah ikut program itu," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius di Medan, Jumat (25/5) malam.
Sebagian di antara mantan napiter itu tidak diketahui lagi alamatnya. Suhardi berharap, semua pihak, termasuk mantan napiter, membantu mencari tahu keberadaan mereka sehingga semuanya dapat menjalani program deradikalisasi.
Menurut Suhardi, tidak ada mantan napiter yang telah menjalani deradikalisasi mengulangi perbuatannya. "Secara kualitas dan statistik kita berhasil 100 persen pada program deradikalisasi," tuturnya.
Sementara Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Irfan Idris menyatakan pihaknya tengah menjalankan program pembinaan terhadap sejumlah mantan napiter dan napiter di Sumatera Utara. Lima di antara napiter itu yang mendekam di sejumlah penjara di daerah ini.
"Satu orang di Lapas Labuhan Ruku, satu orang di Binjai, satu orang di Siantar, satu orang di Panyabungan, dan satu orang di Lapas Perempuan Kelas II Tanjung Gusta. Mereka kita kategorikan pada level 2 dan level 3," jelas Irfan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin meningkatkan kecerdasan otak, otot dan tulang yang kuat untuk masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaSejumlah negara ternyata sudah menerapkan kebijakan pemberian makan gratis untuk anak sekolah sejak tahun 1940-an.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya