Dapat Laporan Polisi Represif Tangani Demo, Jokowi Akan Langsung Telepon Kapolri

Merdeka.com - Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di DPR dan berbagai daerah di Indonesia. Tuntutan mereka, pemerintah dan DPR membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan dan membatalkan pengesahan RUU KUHP.

Aksi mahasiswa di berbagai daerah berakhir ricuh. Bentrokan mahasiswa dan pelajar dengan polisi tak terhindarkan di daerah-daerah. Korban berjatuhan. Fasilitas publik rusak. Bahkan ada beberapa fasilitas umum yang dibakar.

Mahasiswa menyesalkan aksi represif polisi dalam menangani demonstran yang hendak menyuarakan hak demokrasinya. Pendekatan kekerasan yang dilakukan polisi dikritik. Termasuk oleh kalangan jurnalis yang dihalangi dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.

Presiden Joko Widodo mengaku mendapat laporan mengenai itu. "Tadi kami dapat masukan mengenai itu, saya akan telpon langsung kapolri," ungkap Presiden Jokowi usai bertemu tokoh agama di Istana Negara, Kamis (26/9).

Kepala Negara menitipkan pesan pada personel kepolisian dan aparat keamanan yang menjaga aksi demontrasi masyarakat. Polisi harus mengedepankan aspek kemanusiaan.

"Dalam menangani setiap demokrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif tapi terukur," katanya.

Namun Jokowi tidak menampik jika tindakan tegas perlu diambil jika massa sudah tidak terkendali. "Tapi kalau sudah anarkis memang harus tindakan tegas," katanya.

Ombudsman RI juga menyoroti aksi represif anggota kepolisian dalam menangani aksi demo. Sebagai alat negara yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih serta rantai komando harus mampu meniadakan kekerasan yang seharusnya bisa dihindari sehingga tidak memicu emosi publik bahkan akan menggelar aksi untuk beberapa hari kedepan di wilayahnya masing-masing.

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu mengingatkan polisi, dalam penanganan aksi unjuk rasa Polri pasti memiliki perencanaan yang dilengkapi dengan informasi dari intelijen. Sehingga mampu untuk mempersiapkan jumlah personel sekaligus cara bertindak untuk menghadapi massa aksi.

Ninik menambahkan, upaya persuasif untuk mencegah meluasnya unjuk rasa hendaknya lebih dikedepankan. "Fungsi Intelijen dan Keamanan Polri memiliki peran tersebut, karena dapat melakukan penggalangan dan pengamanan agar unjuk rasa berjalan tertib. Sehingga tidak perlu memerlukan tindakan dalam rangka penegakan hukum” tambah Ninik.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyayangkan aksi demonstrasi mahasiswa berujung tindakan anarkis. Dia mengatakan polisi sebetulnya juga tidak ingin bertindak anarkis kepada massa aksi.

"Kalau terjadi anarkis sebenarnya kita semua enggak menginginkan. Sama polisi juga tidak menginginkan, betul-betul tidak menginginkan, siapa sih yang mau ada korban?" ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, kelelahan merupakan salah satu penyebab aparat akhirnya bertindak represif terhadap massa aksi. Untuk itu, Moeldoko meminta agar para mahasiswa tak memaksa menggelar aksi demo hingga malam hari.

"Itu batas kelelahan itu muncul, jengkel muncul, marah muncul, akhirnya uncontrol. Begitu uncontrol, aparatnya juga kadang-kadang uncontrol, sama-sama lelah," jelasnya.

Mantan Panglima TNI itu meminta para aparat kepolisian bertindak profesional dan proporsional dalam menghadapi demonstran, seperti intruksi Presiden Jokowi. Di sisi lain, Moeldoko mengingatkan massa aksi agar tak melakukan tindakan anarkis saat melakukan demonstrasi.

"Kalau sepanjang demo menyuarakan oke, kita gak ada masalah. Tapi jangan sampe demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis yang merugikan semuanya, memunculkan rasa takut bagi semuanya, mengganggu publik," tutur Moeldoko.