Cegah partisipan, Pansus minta pemerintah beri anggaran pencegahan untuk KPK

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemerintah memberikan dukungan anggaran kepada KPK untuk menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut dia, minimnya anggaran dari pemerintah untuk pencegahan korupsi membuat KPK bergantung kepada partisipan.

Sayangnya, Agun tidak menjelaskan pihak-pihak di luar internal KPK yang memberikan dukungan anggaran kepada lembaga antirasuah tersebut.

"Kalau dilihat dari besaran anggaran posnya enggak ada. Minim sekali sehingga banyak bergantung dari pihak-pihak lain, pihak-pihak luar yang menjadi partisipan. Yang ini bisa menciptakan kecurigaan-kecurigaan ya lebih baik negara hadir memberikan support," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Pansus juga sepakat membantu memberikan masukan kepada KPK dalam melaksanakan fungsi pencegahan agar setiap warga negara malu melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita sepakat untuk upaya pencegahan terutama bagaimana menciptakan orang itu malu berbuat korupsi gitu. Itu kan perlu upaya-upaya sistemik dan masif di kalangan publik yang melibatkan perguruan tinggi, melibatkan media supaya orang itu malu untuk tidak lagi berani melakukan," tegasnya.

Agun menambahkan, Pansus dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat I pada Rabu (7/2) mendatang. Nantinya, setiap perwakilan fraksi yang menjadi anggota Pansus Angket KPK akan dimintai pendapat akhirnya.

"Jadi pengambilan keputusan tingkat pertama akan segera kita lakukan ya mungkin di hari Rabu," ujar Agun.

Tak hanya itu, Pansus baru saja menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan Fraksi sore tadi. Hasilnya, semua fraksi sepakat masa tugas Pansus Angket KPK harus mengakhiri tugasnya pada akhir masa sidang sekarang.

"Pada prinsipnya dari sisi waktu semua bersepakat resmi dalam forum rapat pimpinan dewan bahwa pansus akan mengakhiri masa tugasnya di akhir masa sidang ini," tandas Agun.