BNPB Gelontorkan Rp114 Miliar untuk Rekonstruksi Pascatsunami 2018 Selat Sunda
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan sekitar Rp 114 miliar untuk percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Tsunami Selat Sunda 2018 di Provinsi Lampung. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Rifai mengatakan hibah rehab-rekon tersebut terbagi atas dua segmen.
Pertama adalah untuk pembangunan rumah dengan total Rp79 miliar lebih yang dibagi atas tiga daerah masing-masing. Yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Rifai menjelaskan, khusus untuk Kabupaten Pesawaran telah rampung 100 persen dengan total pembangunan rumah 137 unit. Sementara, Kabupaten Lampung Selatan masih dalam proses dengan prosentase 57 persen dengan target total 524 unit.
Sedangkan, Kabupaten Tanggamus sudah berjalan hingga 85 persen proses pembangunannya dari target 100 unit rumah.
"Khusus untuk Kabupaten Pesawaran ahamdulillah telah selesai 100 persen, pembangunan rumah 137 unit," kata Rifai dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 dan Penanggulangan Bencana yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (19/3).
Selanjutnya, segmen kedua pada Tahun Anggaran (TA) 2019/2020, BNPB melaksanakan program hibah rehab-rekon untuk sektor tertentu dengan total anggaran 34 miliar yang terbagi di tiga wilayah masing-masing. Yakni abupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Rifai menuturkan, khusus Kabupaten Lampung Timur, hibah rehab-rekon sekitar Rp 10 miliar telah selesai dilaksanakan untuk pembangunan jembatan, pengaman tebing, sistem drainase, tembok pengaman dan pintu air masing-masing satu paket.
Hal yang sama, kata dia, juga telah selesai dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan total anggaran kurang lebih Rp 14 miliar untuk pembangunan jalan sebanyak dua paket.Sedangkan, untuk Kabupaten Lampung Tengah masih dalam proses dengan total anggaran kurang lebih 10 miliar pada TA 2020.
Menurut Rifai, program yang telah selesai dilaksanakan dari sektor tertentu pada segmen kedua sudah sesuai dengan target yang diputuskan di awal.
"Khusus untuk pembangunan sektor tertentu dengan hasil 100 persen ini adalah sesuai dengan waktu," jelas Rifai.
Sedangkan, lanjut dia, bagi wilayah yang masih dalam proses seperti di Kabupaten Lampung Selatan, pihak Pemkab telah meminta percepatan hingga bulan Juni 2021.
"Khusus untuk Lampung Selatan, proses 57 persen ini pihak Pemkab menginginkan adanya percepatan sampai dengan bulan Juni. Ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk minta penambahan waktu," jelasnya.
Terakhir, Rifai berharap kepada pemerintah daerah yang masih dalam proses rehab-rekon tersebut dapat memberikan atensi dan segera mengambil tindakan sesegera mungkin.
Lebih lanjut, terkait adanya kekurangan dan kendala, BNPB juga meminta agar kepala daerah segera melapor untuk kemudian dapat diambil langkah strategis. Sehingga, warga yang terdampak Tsunami Selat Sunda 2018 khususnya yang melanda di wilayah Lampung dapat merasakan dampak positif dari hadirnya pemerintah bagi masyarakat.
"Kiranya masyarakat yang terdampak (tsunami) dapat langsung menghuni rumah ini. Mudah-mudahan kepala daerah yang terdampak tadi dapat memberikan atensi lebih dalam rangka percepatannya," pungkas Rifai.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek tanggul raksasa merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hingga hilangnya banyak lahan.
Baca SelengkapnyaPenugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PVMBG meminta penduduk sekitar Pulau Ruang untuk mewaspadai potensi tsunami yang bisa timbul akibat erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaAlasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPembangunan rumah sakit ini juga dimanfaatkan sebagai fasilitas tanggap darurat, tanggap bencana alam dan tanggap pandemi.
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024.
Baca SelengkapnyaDitargetkan pembangunan rumah menteri itu rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.
Baca Selengkapnya