Better experience in portrait mode.
Proses Pemusnahan Amunisi Kedaluwarsa di Gudang TNI

Proses Pemusnahan Amunisi Kedaluwarsa di Gudang TNI

Proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Gudang TNI Kasad yang cukup panjang mulai dari pendataan hingga pelaporan.

65 Ton munisi yang telah kedaluwarsa terbakar dan meledak di Gudang Munisi Daerah milik TNI AD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Panglima TNI akan mengevaluasi SOP penyimpanan amunisi di gudang yang terbakar dan memastikan gudang amunisi dibangun secara khusus dengan kondisi yang rapat dan tidak disediakan listrik.

Munisi kedaluwarsa yang telah expired akan diledakkan di tempat khusus atau disebut disposal, prosesnya sedang dalam pemeriksaan.

Geser👉
Nawawi Pomolango Minta Susunan Hakim Tangani Kasus Gazalba Saleh Nanti Diganti: Hindari Terjebak Produk Putusan

Minta Susunan Hakim Diganti

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, meminta agar susunan majelis hakim yang akan menangani kembali kasus Gazalba Saleh diganti.

Hal ini sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tipikor terdahulu.

Nawawi juga meminta agar Gazalba Saleh tetap ditahan dan diadili kembali di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Dengan putusan tersebut, sidang kasus Gazalba Saleh akan dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Geser👉
Virgoun Minta Maaf Setelah Ditangkap Kasus Narkoba

Virgoun Minta Maaf Setelah Ditangkap Kasus Narkoba

Virgoun Putra Tambunan, musisi terkenal, meminta maaf setelah ditangkap kasus narkoba.

Virgoun bersama dua temannya akhirnya muncul ke publik setelah ditangkap. Mereka menyatakan permintaan maaf kepada semua pihak atas tindakan yang membuat mereka berurusan dengan hukum.

Virgoun dan teman-temannya ditangkap dalam kasus narkoba. Mereka berharap dapat memperbaiki kesalahan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Virgoun telah meminta maaf dan berjanji untuk belajar dari kesalahannya. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ungkap Dukungannya Terhadap Negara Anggota ISSA

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ungkap Dukungannya Terhadap Negara Anggota ISSA

BPJS Kesehatan mendukung ISSA dalam meningkatkan pelaksanaan long term care untuk menghadapi tantangan perawatan jangka panjang bagi lansia.

Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan bahwa inovasi dan strategi perawatan jangka panjang perlu dikembangkan oleh lembaga penjamin kesehatan di seluruh dunia.

ISSA telah mengusulkan pedoman baru yang membahas solusi terkait dengan layanan perawatan jangka panjang, dengan fokus pada penyederhanaan hak jaminan sosial dan peningkatan lapangan kerja.

Dukungan implementasi layanan perawatan jangka panjang diharapkan dapat membawa manfaat bagi sistem jaminan kesehatan di seluruh negara anggota ISSA.

Geser👉
Menko Polhukam Ungkap 164 Wartawan Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp1,4 M: Nama-Namanya Lengkap

164 Wartawan Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp1,4 M

Menko Polhukam mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan transaksi Rp1,4 miliar.

Menteri Komunikasi dan Informatika meminta semua pihak saling mengingatkan untuk menghindari judi online, menyebut masyarakat yang terlibat sebagai korban.

Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya pemberantasan judi online.

Muhadjir Effendy menekankan pentingnya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi korban judi online.

Geser👉
Serikat Pekerja Tolak Tapera: Tidak Bermanfaat

Serikat Pekerja Tolak Tapera

Serikat pekerja menolak kebijakan Tapera karena dinilai tidak bermanfaat dan merugikan para buruh dan pekerja.

Tapera diduga digunakan untuk menutupi defisit anggaran negara dan pengelolaannya berpotensi korupsi.

Pekerja dan buruh merasa tidak merasakan manfaat dari program Tapera dan birokrasi yang rumit menyulitkan pencairan dana.

Serikat pekerja menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan mengganti iuran menjadi sukarela.

Geser👉
Kubu Pegi Setiawan Ngadu ke Menko Hadi, Minta Tegur Polda Jabar

Kuasa Hukum Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Hadi

Kubu Pegi Setiawan mengadu ke Menko Hadi terkait absennya Polda Jabar dalam sidang praperadilan.

Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi menyayangkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan.

Sidang praperadilan bagi Pegi merupakan hal penting untuk memperdebatkan status tersangka yang disematkan Polda Jabar kepada kliennya.

Marwan berharap Polda Jabar mau meladeni sidang praperadilan lanjutan yang akan digelar pada 1 Juli 2024 mendatang.

Geser👉
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ajukan Banding usai Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Ajukan Banding Setelah Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengajukan banding setelah divonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina Persero.

Kuasa hukum Karen Agustiawan menyatakan bahwa putusan majelis hakim tidak adil dan tidak memiliki hati, karena tidak ada keharusan bagi kliennya dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun.

Karen Agustiawan dijatuhi pidana 9 tahun penjara serta denda Rp500 juta terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada periode 2011-2014.

Majelis hakim berkeyakinan Karen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun Karen akan mengajukan banding. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
BPK Desak Polri Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Terutama Hoaks & Judi Online

BPK Desak Polri Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Polri untuk melaksanakan kampanye pencegahan kejahatan siber, terutama terkait judi online.

Dampak negatif judi online meliputi kerugian finansial dan masalah kesehatan mental, serta gangguan dalam hubungan pribadi.

Polri telah melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber melalui website https://patrolisiber.id dan media sosial YouTube @siberTV.

Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan siber, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mencegah potensi tindak pidana. Polri juga berencana membentuk Direktorat Tipid Siber di delapan Polda.

Geser👉
Dua Kelompok Jemaat Gereja di Jaktim Bentrok, Ini Pemicunya

Bentrokan Gereja di Jaktim: Ada Apa?

Bentrokan antara dua kelompok jemaat gereja di Cawang, Jakarta Timur (Jaktim) viral di media sosial.

Berdasarkan keterangan polisi, bentrokan dipicu perselisihan antarwarga gereja terkait penggunaan gereja dari dua kelompok warga gereja.

Tidak ada korban dalam bentrokan tersebut, namun pintu gereja, papan nama gereja, dan kamera CCTV mengalami kerusakan.

Polisi sedang menyelidiki kasus ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyebab bentrokan. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Daftar Provinsi dengan Jumlah Pejudi Terbanyak

Daftar Provinsi dengan Jumlah Pejudi Terbanyak

Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap lima provinsi terbanyak yang masyarakatnya terpapar judi online.

Provinsi terbanyak secara demografi yang terpapar judi online adalah Jawa Barat, dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah berada di posisi kedua dan ketiga.

Provinsi Jawa Timur dan Banten juga termasuk dalam lima provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak.

Selain itu, lima kabupaten/kota dengan jumlah penjudi online terbanyak adalah Jakarta Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Geser👉
Ketua RT Dalam Kasus Vina Cirebon Dilaporkan ke Polri, Dedi Mulyadi: Mana yang Paling Benar?

Ketua RT Dilaporkan ke Polri dalam Kasus Vina Cirebon

Ketua RT di Cirebon dilaporkan ke Polri terkait kasus Vina Cirebon.

Tim hukum terpidana pembunuhan Vina Cirebon melaporkan keterangan Ketua RT yang diduga tidak sesuai fakta.

Dalam persidangan 2016, Ketua RT diakui oleh salah satu tersangka bahwa mereka tidur di rumahnya setelah kejadian pembunuhan.

Kesimpulan dari kasus ini akan diuji di Mabes Polri untuk mengetahui kebenarannya.

Geser👉
Orangtua Bongkar Dugaan Pungli Berujung Anak Tak Naik Kelas, Kepsek SMA 8 Medan Bakal Dicopot

Orangtua Bongkar Dugaan Pungli di SMA 8 Medan

Orangtua mengungkap dugaan pungli di SMA Negeri 8 Medan yang berujung anak tidak naik kelas.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengisyaratkan kepsek SMA 8 Medan akan dicopot karena lalai dalam mengambil keputusan untuk siswinya.

Dinas Pendidikan Sumut meminta evaluasi keputusan kepsek terkait nasib siswa yang tidak naik kelas.

Dinas Pendidikan Sumut tidak ingin mengintervensi kepolisian terkait dugaan pungli di SMA Negeri 8 Medan dan berharap evaluasi dilakukan serta membuka ruang bagi aparat penegak hukum.

Geser👉