Banjir Garut Diduga karena Alih Fungsi Lahan, BNPB Pastikan akan Ada Penegakan Hukum

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendorong penegakan hukum dalam kejadian banjir yang menerjang Garut, Jumat (15/7). Langkah penegakan hukum itu dilakukan karena adanya dugaan alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai Cimanuk.

"Tentu saja nanti akan ada penegakan hukum. Ada Bapak Kapolres, ada Kajari, ada Ketua Pengadilan, akan dikaji semuanya," kata Suharyanto saat meninjau lokasi bencana di Dayeuh Handap, Kecamatan Garut Kota, Garut, Jawa Barat, Selasa (19/7).

Dia menyatakan bahwa penegakan hukum itu dilakukan agar di kemudian hari dampaknya lebih kecil. "Itulah tolok ukur bahwa kita sudah bekerja dengan penanggulangan," lanjutnya.

Dalam hal lainnya, untuk jangka pendeknya, dilakukan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk jangka menengah dan panjangnya, sejumlah langkah disiapkan untuk dilakukan perbaikan di lahan-lahan yang dialihfungsikan atau dalam kondisi rusak.

"Jangka menengah dan panjangnya, ya itu yang disampaikan tadi dilakukan koordinasi di kabupaten untuk lahan kritis yang pasti dengan kasat mata saja udah timbul longsor, itu yang akan segera dilakukan antara Pemda Garut, Pemprov Jabar, dan kemudian BNPB bekerja sama untuk mengatasi hal itu. Termasuk juga mungkin dalam pengeluaran izin terkait dengan pengelolaan tanah itu," jelasnya.

Suharyanto menyebut bahwa bencana tanah longsor dan banjir di Garut saat ini sudah dalam kondisi surut. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana yang menerjang 14 kecamatan di Garut itu.

"Memang ada satu yang meninggal tetapi itu karena sakit stroke. Kemudian ada beberapa infrastruktur yang rusak, termasuk rumah-rumah masyarakat yang terendam," sebutnya.

Atas bencana yang terjadi di Garut, BNPB akan melakukan sejumlah langkah penanganan yang diawali dengan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati Garut Rudy Gunawan.

"Waktunya nanti kita lihat sesuai kebutuhan di lapangan. Dan kami pastikan di tahap tanggap darurat ini, kebutuhan hidup dasar masyarakat, khususnya pengungsi dan masyarakat yang terdampak ini betul-betul bisa kita penuhi," jelasnya.