Merdeka.com - Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, membacakan nota pembelaannya di persidangan. Dalam pembelannya, Novanto memohon pada Majelis Hakim agar tidak mencabut hak politiknya sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Mantan Ketua DPR itu menuturkan alasan pencabutan hak politik dirasa cukup berat mengingat politisi Golkar itu sudah dua dasawarsa berkecimpung di dunia politik.

"Saya sudah 20 tahun berkarir pada politik. Oleh karena itu pidana tambahan pencabutan politik 5 tahun dapat dipertimbangkan oleh yang mulia atau setidaknya-tidaknya dapat di kesampingkan," ujar Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Novanto juga memohon agar Majelis Hakim mengabulkan upaya Justice Collaborator yang diajukan. Meski sebelumnya, KPK dalam berkas tuntutannya belum menerima JC tersebut.

Dia mengklaim akan konsisten mengungkap segala peristiwa terkait korupsi yang merugikan negara Rp 2,9 triliun itu.

"Walaupun JPU berkesimpulan permohonan JC belum dikabulkan karena dianggap belum kualifikasi, namun demikian saya sudah berjanji pada diri sendiri akan membantu KPK dalam pengusutan e-KTP sampai tuntas," ujarnya.

Seperti diketahui, JPU KPK menuntut Novanto dengan Pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang.

Selain dituntut 16 tahun, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. Dia juga dituntut membayar ganti rugi USD 7,3 juta atas penerimaan secara tidak langsung korupsi e-KTP melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Selain itu, JPU menuntut pidana tambahan pencabutan hak politik 5 tahun selesai menjalani pidana pokok. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti USD 135 ribu terkait penerimaan jam tangan mewah Richard Mille dari Andi Narogong.