Amankan Penjual Elpiji Tanpa Izin, Polisi Sita 600 Tabung Gas 3 Kg

Jumat, 22 November 2019 13:52 Reporter : Dwi Prasetya
Amankan Penjual Elpiji Tanpa Izin, Polisi Sita 600 Tabung Gas 3 Kg Ilustrasi borgol. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Banten berhasil mengungkap praktik penyelewengan peredaran gas bersubsidi tiga kilogram di wilayah Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam kasus dugaan tindak pidana niaga elpiji tanpa izin tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 600 tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram dari sebuah toko eceran milik pelaku AN.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermulai dari informasi masyarakat tentang kelangkaan gas elpiji bersubsidi. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian lalu melakukan penyelidikan.

"Ditemukanlah adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap penjual atau pengecer yang diduga tidak memiliki izin resmi instansi terkait," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

Pelaku mendapatkan ratusan gas elpiji tiga kilogram tersebut dari wilayah Bogor dan Tangerang. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengganti tutup tabung gas dari warna coklat menjadi warna hitam sesuai warna zona di Kabupaten Lebak. Lalu dijual ke masyarakat sebesar Rp 22 ribu/pertabung.

Saat penggeledahan polisi sebanyak 359 tabung gas isi ukuran 3 kilogram dengan tutup tabung berwarna hitam (wilayah lebak) dengan tulisan SPBE BK, sebanyak 131 tabung gas isi ukuran 3 kilogram dengan tutup tabung gas berwarna coklat berasal dari Bogor, sebanyak 62 tabung gas kosong ukuran 3 kilogram dan satu lembar bon penjualan gas elpiji 3 kilogram. Lalu dua unit truk dan satu unit mobil pickup operasional turut diamankan.

"Seolah-olah itu kalau di cek punya wilayah Lebak hak zona dan tidak memiliki izin. Ada dugaan dioplos juga," katanya.

Atas perbuatannya pelaku diduga telah melanggar tindak pidana Perlindungan konsumen dan/atau Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 1999 dan/atau undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 pasal 53 yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga wajib memiliki izin dari pemerintah. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini