All Eyes on Papua, AHY Janjikan Regulasi yang Bisa Selesaikan Konfliknya
Penyelesaian konflik akan berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengedepankan pendekatan humanis.
ahy
Penyelesaian konflik akan berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengedepankan pendekatan humanis.
All Eyes on Papua, AHY Janjikan Regulasi yang Bisa Selesaikan Konfliknya
Seruan "All Eyes on Papua" yang menggema di media sosial membuat konflik yang terjadi antara PT Indo Asiana Lestari dengan masyarakat adat Suku Awyu menjadi sorotan publik.
Diketahui PT Indo Asiana Lestari akan melakukan ekspansi perkebunan sawit seluas 36.094 hektar yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
- Tiga Golongan Orang yang Puasanya Tidak Diterima Berikut Bunyi Haditsnya
- Asal Muasal & Pengertian Istilah Takjil Berikut Hukum dalam Islam
- Ini 3 PR Besar Prabowo-Gibran Persiapkan Pemerintahan ke Depan
- Demokrat: Nanti Malam Mas AHY Serahkan Rekomendasi Kepala Daerah
- VIDEO: Motif Jahat Akal Bulus Serda Adan Bunuh Casis TNI AL & Kuras Harta Keluarga Korban
- Ambulans Tabrak Truk di Jalur Tol Batang Semarang, Satu Korban Tewas
Masyarakat Suku Awyu bahkan sempat melakukan demo di depan gedung Mahkamah Agung (MA) untuk menuntut keadilan terhadap tanah yang mereka rasa dirampas oleh perusahaan swasta tanpa adanya kesepakatan sebelumnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui, sengketa pembangunan pihak swasta dengan masyarakat adat memang urusan yang pelik dan menjadi salah satu tantangan terberatnya.
"Memang tugas dan tantangan pemerintah itu bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan ternasuk menjaga masy setempat tidak tergeser dalam arti secara harfiah maupun secara psikologis dari rumahnya sendiri," kata AHY saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (11/6).
AHY menegaskan, penyelesaian konflik akan berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang ada dengan mengedepankan pendekatan humanis. AHY yakin itulah yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi isu yang ada.
"Ya kami pada prinsipnya sesuai dengan tugas yaitu untuk mempersiapkan lahan, pada prinsipnya kami ingin meyakinkan jika memang sudah ditetapkan dan tentunya saya yakin Pak Presiden Jokowi juga selalu mengedepankan pendekatan humanis tidak boleh atas nama pembangunan infrastruktur atau atas nama pertumbuhan ekonomi Kemudian meniadakan hak-hak masyarakat adat," tuturnya.
Kemudian AHY juga berkata bahwa Kementrian ATR akan menghadirkan aturan dan skema yang dapat menjadi jalan keluar dari konflik antara suku adat dengan perusahaan swasta tersebut.
"Kita tentunya hadirkan secara aturan dan skema yang berlaku mudah-mudahan ada solusi yang baik yang tidak mengorbankan siapapun," tutupnya.
