Akbar Tandjung sarankan Setya Novanto ajukan praperadilan
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto belum berencana mengajukan proses praperadilan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Namun Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung berharap Novanto tetap mengajukan praperadilan.
"Bahwa tadi saudara Setya Novanto menyebut belum sampai ke situ (praperadilan) ya kita harapkan tetap mengarah dalam waktu yang dekat supaya mengarah ke situ (praperadilan) karena hanya inilah proses hukum yang bisa kita tempuh. Jangan sampai kepada pengadilan," kata Akbar di kompleks Patra Kuningan XIII, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, pengadilan tanpa adanya proses praperadilan akan memakan waktu yang cukup lama. Serta bisa menghambat agenda politik Pilkada 2018 mendatang.
"Di pengadilan, saksi-saksi pasti akan didengar semua orang. Ada 82 orang yang disebut-sebut. Saksi-saki akan diminta keterangannya di pengadilan. Ditambah lagi terdakwa sendiri ya pasti akan jadi panjang," ujarnya.
"Saya kira satu tahun belum tentu. Nah kalau satu tahun belum tentu bagaimana kita di pilkada 2018," ungkapnya.
Sebelumnya, Novanto mengaku belum terpikirkan untuk menempuh jalur praperadilan. "Saya belum ada niat untuk langsung pada proses praperadilan tetapi kita akan terus melakukan kerja-kerja di dalam tugas-tugas yang sedang kita hadapi lebih," kata Novanto, di Kompleks Patra Kuningan XIII, kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/5).
Dia mengaku hanya akan fokus menjalankan tugas kedewanan dan juga kepartaian. Namun dia mengatakan akan selalu menghormati proses hukum yang harus dijalani.
"Langkah-langkah hukum tentu masalah hukum ini saya tetap menjalankan bagaimana secara serius untuk menangani kedewanan dan juga tugas-tugas partai dan tugas-tugas negara. Dan saya menghargai proses hukum dan masalah praperadilan saya tetap ini kita dengan sabar," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tidak Akan Menyerang di Debat Terakhir, TKN: Ini Panggung Mulia, Bukan Tukang Nyinyir
Debat Pilpres terakhir akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPernah Berpasangan di Pilpres 2019, Kini Sandiaga Ucapkan Selamat ke Prabowo
Dia berharap semoga persaudaraan dalam membangun negeri bisa lebih diperkuat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar
Prabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca SelengkapnyaPAN Gelar Buka Puasa Bareng Prabowo Sore Ini, Tak Undang Parpol Koalisi
Melalui agenda kegiatan yang diterima, PAN sekaligus mengundang rekan-rekan dari Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaBegini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya