Ahok kritik program raskin pemerintah: Mutunya jelek!
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku tidak setuju dengan program beras miskin 'raskin' pemerintah pusat. Ahok menilai kualitas beras raskin sangat buruk.
Pemerintah pusat menganggarkan subsidi beras hingga lebih dari Rp 20 triliun pada tahun 2016 dengan kualitas rendah. Raskin itu dijual kepada rakyat miskin dengan harga murah.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Selain Ahok, hadir pula Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
"Raskin dijual Rp 1.600 per kilogram, tapi mutunya jelek," kata Ahok di Function Room Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, (2/6).
Sedangkan, untuk Jakarta sendiri, anggaran raskin yang dialokasikan sebesar Rp 300 miliar. Ahok menawarkan agar Pemerintah Pusat mengalihkan anggaran itu untuk Pemprov DKI.
Menurutnya, berdasarkan hitungan, pihaknya membutuhkan setidaknya Rp 1.3 miliar untuk membeli bahan pokok berkualitas bagi warga miskin Jakarta. Nantinya dana tersebut akan disalurkan melalui kartu Jakarta One yang akan diluncurkan hari ini.
"Jadi masyarakat tidak perlu beli beras dengan kualitas jelek. Kalau pengen (beras jenis) Rojolele, dengan dana Rp 1,3 juta per bulan, beli satu, dua kilogram setiap bulan bisa. Kenapa harus diberi beras mutu jelek (beras raskin)?" terangnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah telah menangani 7 ruas jalan dan satu jembatan dengan anggaran Rp162 miliar.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnya