Advokat tambang sebut dampak pabrik semen Rembang berlipat ganda

Merdeka.com - Petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Kendeng dari Presiden Joko Widodo. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Mining (JATAM), Merah Johansyah banyak pihak yang tergesa-gesa dalam merumuskan KLHS ini.

"Ini banyak pihak yang tergesa-gesa melihat sebagai jawaban," kata Merah, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 74, Jakarta, Sabtu (1/4).

Dalam menyusun KLHS lanjut Merah, pemerintah seharusnya memperhatikan daya tampung dan daya dukung suatu pulau.

"Kata kunci KLHS daya tampung dan daya dukung. Apakah kondisi daya dukung dan tampung yang dimiliki pulau Jawa terutama kawasan Jateng dapat menerima beberapa proyek atau masuknya investasi pertambangan dan pabrik semen. KLHS itu harus menjawab itu," ujarnya

Selain itu, tambahnya patut diperhitungkan bahwa dengan adanya pabrik semen di Rembang pasti akan merusak lingkungan karena pabrik tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

"Kalau ada pabrik semen dan batu gamping pasti ada PLTU batu bara. Artinya akan melipatgandakan dampak daya rusaknya lingkungan hidup. Dan daya tampung dan apa sudah dihitung (oleh pemerintah)," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh JATAM, Merah mengatakan bahwa perizinan usaha tambang di Indonesia termasuk pulau Jawa mencapai 9.734.

"Dari catatan kita, di seluruh Indonesia ada sekitar 9734 izin usaha pertambangan mineral belum ditambah perizinan konsensi dan gas alam jumlanya lebih dari 300 blok kerja migas. Pulau Jawa pun termasuk," pungkasnya.

Sebelumnya perlu diketahui petani Kendeng melakukan aksi cor kaki sebagai bentuk protes atas regulasi yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengizinkan dibuka kembalinya pabrik semen PT Semen Indonesia.