9 warga Yahukimo tewas karena malaria lantaran tak diurus

Merdeka.com - Ketua Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Regional Yahukimo, Jhon Ronsumbre mengatakan pada Desember 2015 empat orang meninggal karena malaria. Kemudian Januari 2016 lima orang meninggal akibat penyakit tersebut, jadi jumlah keseluruhannya sebanyak sembilan orang.

"Mereka diduga meninggal karena pelayanan yang kurang efektif, mobile klinik yang tidak berjalan secara kontinyu kepada masyarakat, tapi juga penutupan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas," kata Ronsumbre di Yahukimo, Jumat (20/2).

Rosumbre mengatakan, berharap rumah sakit di wilayahnya memiliki fakta integritas pelayanan kesehatan kepada masyarakat asli Yahukimo, sehingga pasien bisa dapat dibantu.

"UP2KP siap mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. UP2KP juga mendukung program prioritas bupati," tegas dia, seperti dikutip Antara.

Rosumbre menagih janji program prioritas bupati terpilih yang mengoptimalkan pelayanan medis di tingkat Kabupaten, distrik dan kampung. Terutama penyediaan fasilitas kesehatan dan kelancaran obat-obatan serta penempatan tenaga medis dan kenaikan tunjangan gaji.

Sebelumnya, sejak Selasa (12/1) para medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, baik perawat maupun bidan terpaksa mogok kerja karena 30 orang dokter yang bertugas di rumah sakit tidak ada di tempat.

"Para perawat dan bidan ini melakukan aksi mogok kerja dan menutup semua pelayanan kesehatan di RSUD Yahukimo karena sekitar 30 dokter yang bertugas di rumah sakit itu tidak berada di tempat," kata Rosumbre.

"Mantri dan suster juga sama tidak ada yang mem-back up pelayanan di puskesmas, semuanya kumpul di rumah sakit Yahukimo. Pegawai rumah sakit Yahukimo lebih banyak didominasi oleh tenaga honorer (tenaga kontrak)," ungkap Ronsumbre.

Ronsumbre mnengungkapkan, tenaga honorer yang bertugas di rumah sakit itu hanya menerima gaji sebesar Rp 1 juta, dan ditambah dengan Rp 200 ribu untuk biaya tambahan.

Sementara itu, tenaga mantri dan dokter yang sebenarnya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara (ASN) tidak melaksanakan tugas.