7 Wilayah adat Papua gelar musyawarah besar soal otonomi khusus

Merdeka.com - Musyawarah besar (Mubes) pertama kepala-kepala suku atau raja dari tujuh wilayah adat di Papua dijadwalkan digelar di Khalkote, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, selama empat hari, pada 8-12 Mei 2015.

"Mubes pertama ini akan mengangkat tema bersama, bersatu, tingkatkan kapasitas adat secara partisipatif untuk membangun masyarakat Papua yang lebih maju dan sejahterah dalam kesatuan bangsa Indonesia," kata ketua panitia mubes, Agustinus Donel Ohee di Jayapura, Selasa (5/5).

Menurut Ohee, maksud dan tujuan dari mubes pertama kepala-kepala suku atau raja di tujuh wilayah adat Papua akan membahas berbagai persoalan yang sering mengemuka di tengah masyarakat adat dan belum mendapatkan solusi atau jalan keluar yang tepat.

Di antaranya, membicarakan soal struktur atau susunan adat di wilayah tujuh suku, persoalan hak ulayat dan batas tanah, implementasi adat dalam Otonomi Khusus yang sudah berlangsung dan realisasi 14 kursi, dan sosok wakil masyarakat adat di DPR Papua.

"Kegiatan ini untuk membicarakan hal-hal penting terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Karena secara internal kami ingin memperbaiki masalah-masalah di dalam adat, yang masih menjadi keprihatinan kami sampai saat ini. Ada banyak masalah di dalam adat sendiri, terutama mengenai batas-batas hak ulayat, ini masih menjadi sengketa sampai saat ini," katanya seperti dikutip Antara.

Selain itu juga persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria yang seperti apa, siapa-siapa saja sebenarnya yang harus duduk sebagai kepala-kepala suku, ondoafi atau raja. "Kami tahu bahwa Otsus sudah berjalan sekian tahun, tapi peran masyarakat adat ini belum kelihatan secara maksimal. Nah ini yang mau kami bicarakan dalam mubes pertama ini, sehingga hasil-hasil yang kami bicarakan ini, bisa keluar menjadi rekomendasi yang bisa kami usulkan kepada pemerintah supaya menjadi perhatian," katanya.

"Kami berharap sisa waktu era Otsus yang tinggal 10 tahun ini, bisa menjadi terobosan baru, dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik sehingga bisa maksimal, tujuan dan sasaran dari Otsus yang diberikan," lanjutnya.

Dalam mubes itu, kata Ohee, akan dibagi sekitar 500 perwakilan tokoh adat dan perempuan diperkirakan akan hadir. "Mereka akan dibagi menjadi delapan komisi. Tujuh komisi berbicara tentang wilayah adat masing-masing yakni Mamta, Saireri, Doberay, Bomberay, Mee Pago, La Pago dan Anim Ha. Dan satu komisi lainnya berbicara tentang hak-hak perempuan," katanya.

Selain dihadiri oleh tokoh adat dan perempuan se-Papua, Ohee juga menyampaikan Raja Abdul Hakim Torobi Aitarauw dari Fakfak Kaimana dan Raja Isir dari Sorong, Papua Barat juga sudah konfirmasi akan hadir.

Termasuk Zadrak Taime wakil dari Dewan Adat Papua, George Awie dari Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay dan Lembaga Masyarakat Papua serta wakil Soni Itlay dari Pegunungan Tengah Papua.

"Kedua Gubernur Papua dan Papua Barat juga diundang, para bupati wilayah adat Mamta juga telah diundang untuk hadiri acara ini. Termasuk para sesepuh dan ketua-ketua paguyuban, kerukunan, persatuan dan ikatan keluarga suku-suku non Papua juga diharapkan ikut berpartisipasi nyata untuk sukseskan mubes ini," katanya.

Ohee menegaskan kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut sebenarnya untuk mendatangkan perubahan yang besar bagi masyarakat adat di Papua agar para investor yang akan menanamkan modal bisa mendapatkan kepastian berusaha. "Harapannya semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan daerah di Papua bisa mendukung acara ini," katanya.

Ohee menambahkan rencana mubes tersebut pada 7 Januari 2015 telah disampaikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo beserta jajaran Dirjen Kemendagri ketika pihaknya memberi penjelasan tentang apa dan bagaimana 14 kursi adat di legislatif DPR Papua.

"Dan jauh-jauh hari kami telah bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta untuk meminta restu menyelenggarakan mubes ini," tambah Ohee.