5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, TNP2K Klaim Angka Kemiskinan Terus Menurun

Rabu, 9 Oktober 2019 13:36 Reporter : Supriatin
5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, TNP2K Klaim Angka Kemiskinan Terus Menurun Keluarga miskin di Lubuk Linggau. ©Instagram/Hotman Paris Hutapea

Merdeka.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyampaikan laporan kinerjanya selama lima tahun terakhir kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, pihaknya telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

"Selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), dukungan yang diberikan TNP2K berkontribusi dalam dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan," kata Bambang di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 angka kemiskinan menurun secara bertahap. Dari 11,22 persen pada tahun 2015 menjadi 10,86 persen pada tahun 2016. Kemudian turun lagi menjadi 10,64 persen pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, angka kemiskinan hanya tinggal satu digit yakni sebesar 9,82 persen. Sementara di tahun 2019 sudah menyentuh angka 9,41 persen.

"Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan," ucap Bambang.

Bambang mengklaim, turunnya angka kemiskinan didukung sejumlah kebijakan pemerintah Jokowi-JK, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu tersebut diluncurkan pada tahun 2014.

Selain itu, arahan JK agar dilakukan reformasi kebijakan subsidi listrik dengan menggunakan data terpadu penanganan fakir miskin sebagai penerima subsidi listrik turut menekan angka kemiskinan. Bambang menyebut, dengan kebijakan itu 18 juta Rumah Tangga yang tidak berhak berhasil dikeluarkan sebagai penerima subsidi 900 VA dan menghasilkan penghematan APBN lebih dari Rp 21 triliun.

"Wakil Presiden kemudian menggagas Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah tertunda hampir 13 tahun. Wakil Presiden mengusulkan terobosan dalam penentuan kenaikan upah minimum menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai dasar," ujar dia.

"Dengan adanya PP ini dapat mengurangi konflik tripartite yang selalu terjadi setiap tahun dalam proses penetapan upah minimum," pungkasnya. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Kemiskinan
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini