4 Masalah Bikin Jokowi Dikritik Habis-Habisan Usai Kembali Terpilih jadi Presiden
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Kritikan yang datang kepada Jokowi terkait beberapa persoalan penting di Indonesia.
Dari mulai persoalan pemberantasan korupsi hingga kebakaran hutan ramai menjadi perhatian publik. Namun, sikap Jokowi terhadap persoalan-persoalan tersebut dipertanyakan dan mendapat kritik dari publik. Berikut ulasannya:
Revisi UU KPK
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa poin dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi itu mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. Salah satunya mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas.
Jokowi dinilai menyetujui upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. Tak hanya itu, Jokowi dianggap tengah membodohi publik atas sikapnya menyetujui RUU KPK.
"Saya melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?" kata Busyro, di Surabaya, Sabtu (14/9).
Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan parah terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Akibatnya, kabut asap pekat terjadi. Bahkan kabut asap ini sampai ke negeri tetangga, Malaysia dan Singapura.
Presiden Jokowi menuai kritikan atas peristiwa ini. Sebab tak sejalan dengan apa yang sempat dijanjikan. Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mengumbar janji akan mencopot perwira TNI-Polri yang tak bisa mengatasi karhutla.
Untuk itu, Jokowi diminta agar bisa melihat langsung kondisi di sana dan juga bisa merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat Riau pasca kebakaran hutan dan lahan.
"Kami orang Riau meminta dengan sangat presiden untuk turun ke Riau. Tidak cukup hanya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar)," kata anggota DPD-RI Edwin Pratama Putra di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9).
Bentrokan di Papua
Beberapa waktu lalu, bentrokan di Papua berlangsung anarkis. Para pendemo merusak berbagai fasilitas umum di kota.
Kerusuhan yang terjadi hingga merembet ke beberapa wilayah di Papua. Peristiwa ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserang dan menuai kritikan. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Jokowi dinilai tak mampu meredam kerusuhan yang terjadi.
"Bapak presiden, Bicaralah... Sampaikan sebuah rencana... Bertindaklah... Lakukan sesuatu yang menenangkan jiwa Papua. Papua bergolak Pak... Apakah Bapak belum mendengarnya? Berarti benar... Di sekitar Bapak ada tembok raksasa... Kuping Bapak seperti disumbat tisu basah," tulis Fahri dalam akun Twitternya, beberapa waktu lalu.
Pemindahan Ibu Kota
Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu alasan Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kaltim lantaran minim bencana alam.
Meski begitu, niat Jokowi untuk memindahkan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari politikus senior Amien Rais.
Amien Rais menyebut pemindahan Ibu Kota tak ada manfaatnya. Akibat rencana ini, Amien sampai menilai pemerintahan Presiden Jokowi tak akan berlangsung lama.
"Sepertinya loh, sepertinya ini, tidak begitu lama lagi. Sebuah rezim kalau sampai ke titik jenuh, saturation point, ajal, pasti juga akan ajal," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaBanyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaDua periode Presiden Jokowi memimpin negeri mendapat sorotan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca SelengkapnyaJokowi melihat yang tetap dibicarakan netizen adalah soal tukang kayu, padahal sedang ramai mengenai Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kurangnya pohon dan banyaknya kendaraan di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya, serta melakukan rehabilitasi hutan. Khususnya di Jakarta.
Baca Selengkapnya