3 Oktober, Indonesia Kembali Terima 800.280 Dosis Vaksin Pfizer
Merdeka.com - Indonesia kembali menerima vaksin Pfizer dari pemerintah Amerika Serikat melalui Covax Facility, berjumlah 800.280 dosis. Kedatangan vaksin Pfizer kali ini merupakan kedatangan vaksin tahap 84 yang diterima pemerintah Republik Indonesia.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan dengan kedatangan 800.280 dosis vaksin Pfizer hari ini, total vaksin, dengan beragam merek, yang sudah diterima Indonesia sebanyak 276.960.670 dosis.
"Dengan kedatangan vaksin tahap ke-84 ini, vaksin yang tiba di tanah air mencapai 276.960.670 dosis," ucap Usman, Minggu (3/10).
Dia menjelaskan, upaya mendapatkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, pembelian langsung maupun kerja sama multilateral/bilateral. Kedatangan vaksin juga menunjukkan stok vaksin aman.
"Pemerintah mengejar target pada akhir tahun 2021, 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi," ucapnya.
Meski Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia, Usman tetap mengingatkan, program vaksinasi tidak boleh dikendorkan.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat.
Menurutnya, seiring upaya percepatan vaksinasi, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
"Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari Covid-19," imbuhnya.
Usman menyebut, Indonesia dipuji dunia, karena kecepatan penurunan penularan, juga kecepatan vaksinasi. Namun masih ada sejumlah daerah dan target sasaran yang capaian vaksinasinya rendah.
Untuk itu, ia terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi.
Di sisi lain, lanjut Usman, pujian dari berbagai pihak menandakan langkah Indonesia sudah tepat, perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, dengan dukungan dan peran serta seluruh elemen bangsa.
Sebaran Kasus Covid-19:
1. DKI Jakarta: 127 kasus
2. Jawa Timur: 115 kasus
3. Jawa Barat: 97 kasus
4. Bali: 71 kasus
5. DI. Yogyakarta: 56 kasus
6. Sulawesi Selatan: 54 kasus
7. Banten: 50 kasus
8. Kalimantan Barat: 50 kasus
9. Kalimantan Timur: 49 kasus
10. Jawa Tengah: 46 kasus
11. Sumatera Utara: 45 kasus
12. Kalimantan Utara: 40 kasus
13. Riau: 37 kasus
14. Nusa Tenggara Timur: 37 kasus
15. Bangka Belitung: 33 kasus
16. Aceh: 33 kasus
17. Lampung: 25 kasus
18. Kalimantan Tengah: 24 kasus
19. Papua: 22 kasus
20. Sumatera Barat: 17 kasus
21. Sulawesi Tengah: 17 kasus
22. Kalimantan Selatan: 15 kasus
23. Jambi: 15 kasus
24. Kepulauan Riau: 12 kasus
25. Papua Barat: 12 kasus
26. Nusa Tenggara Barat: 8 kasus
27. Sulawesi Barat: 8 kasus
28. Sulawesi Tenggara: 7 kasus
29. Sumatera Selatan: 5 kasus
30. Sulawesi Utara: 5 kasus
31. Bengkulu: 4 kasus
32. Maluku Utara: 3 kasus
33. Maluku: 2 kasus
34. Gorontalo: 1 kasus
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaJamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p
Baca SelengkapnyaTjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya