19 Warga Muratara tersangka pembakar pos PT Lonsum & rusak mapolsek

Merdeka.com - Ratusan massa dari Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, membakar pos keamanan PT London Sumatera (Lonsum) dan merusak Mapolsek Nibung. Dalam kasus itu, polisi menangkap 43 orang, 19 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi dihimpun, peristiwa itu bermula saat massa berunjuk rasa di PT Lonsum yang dianggap menyerobot lahan sawit sejak enam bulan lalu. Lalu, massa mendatangi Mapolsek Nibung untuk membebaskan salah satu warganya. Di sana, massa berbuat anarkis. Mereka merusak kantor polisi.

Selang beberapa hari kemudian atau pada Sabtu (21/1), massa kembali mendatangi PT Lonsum. Mereka menuntut pihak perusahaan memberikan kebun plasma seluas 1.400 hektare. Lantaran tak mendapat tanggapan, massa meluapkan emosi dengan cara membakar posko penjagaan dan menyandera dump truk milik perusahaan.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, situasi terkini sudah kondusif. Namun, petugas kepolisian masih berjaga sambil memperbaiki mapolsek yang dirusak warga.

"Sekarang sudah kondusif, sudah aman semuanya," ungkap Agung, Senin (23/1).

Menurut dia, penyerangan massa terhadap kantor polisi murni atas dasar kriminal dan tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Sementara pelaku bukan berasal dari SAD melainkan dari warga setempat.

"Ini murni kriminal, tidak ada isu bentrok polisi dengan warga. Mereka bukan anak suku dalam, cuma mengatasnamakan saja. Bisa dibilang mereka menghasut," ujarnya.

Dalam dua kasus itu, kata dia, sebanyak 43 warga yang diamankan. Dari pemeriksaan mendalam, 19 orang diantaranya ditetapkan tersangka karena diduga terlibat.

"Sekarang masih diperiksa dan ditahan di Mapolres Musi Rawas, kemungkinan ada tersangka baru," terangnya.

Agung menambahkan, bentrokan yang terus terulang antara PT Lonsum dan warga sebaiknya harus segera direspon pemerintah setempat. Sebab, pemerintah daerah bertanggungjawab menyelesaikan persoalan di tingkat bawah.

"Jangan semua masalah kriminal seolah-olah adalah tugas polisi terus. Ini terjadi akibat permasalahan sosial, sebaiknya pemda setempat ikut andil, kurangi aspek permasalahan seperti itu," tegasnya.