Trump Vs Biden, Siapa Presiden AS Berikutnya?

Merdeka.com - Pemilu Amerika Serikat (AS) kurang dari sepekan. Tepatnya pada Selasa 3 November 2020, mereka akan memilih antara Donald Trump dan Joe Biden. Trump merupakan petahana Partai Republik. Sedangkan penantangnya, Joe Biden, politikus senior Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama.

Sebagai negara demokrasi, uniknya Presiden AS tidak dipilih langsung oleh rakyat. Melainkan lembaga yang disebut Electoral College atau lembaga pemilih. Para anggota ini dicalonkan partai politik dari masing-masing negara bagian. Adapun proses pemilihan dilakukan secara daring.

Para anggota pemilih hak suara ini biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya. Dengan kata lain, anggota Electoral College adalah perwakilan dari tiap negara bagian. Jumlah perwakilan (electoral vote) di setiap negara bagian disesuaikan dengan total populasi di negara bagian itu berdasarkan data sensus penduduk.

Total anggota Electoral College di AS berjumlah 538 orang. Setiap orang dalam lembaga ini memiliki satu hak suara. Dengan demikian karena kandidat presiden AS hanya ada dua, maka seorang kandidat presiden dikatakan sebagai pemenang jika meraih suara terbanyak, yaitu minimal 270 suara atau lebih.

Dari daftar jumlah Electoral Vote dalam Pilpres AS 2020, The Economist memprediksi persentase siapa yang menang antara kandidat petahana dari Partai Republik (warna merah) Presiden Donald Trump atau calon dari Partai Demokrat (warna biru) Joe Biden.

Menjelang hari pemilihan, banyak lembaga survei yang mencoba mengukur suasana hati bangsa dengan menanyakan calon pemilih, mana capres yang mereka sukai. Meski ini acuan untuk memprediksi pemenang Capres AS, namun belum tentu sama dengan resmi nanti.

Pada tahun 2016, misalnya. Ketika itu Hillary Clinton memimpin pemungutan suara dan memenangkan hampir tiga juta suara lebih banyak daripada Donald Trump. Sayangnya, Hillary tetap masih kalah. Itu karena AS menggunakan sistem electoral college, jadi memenangkan suara terbanyak tidak selalu membuat seorang capres memenangkan pemilu.

Dalam Pilpres AS 2020, posisi Joe Biden selalu berada di depan Donald Trump dalam sebagian besar jajak pendapat nasional. Popularitasnya telah berada di atas 50 persen dalam beberapa bulan terakhir dan telah memimpin 10 poin dalam beberapa kesempatan. Survei yang dilansir berbagai lembaga dalam dua hari terakhir hingga Rabu (28/10) menunjukkan keunggulan Biden, meski ada survei yang menyatakan Trump menang namun dengan selisih tipis.

Beberapa negara bagian menjadi 'medan pertempuran' antara Trump dan Biden. Ini dikarenakan memiliki lebih banyak suara electoral college yang ditawarkan dibanding dengan wilayah lain. Sehingga para kandidat sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkampanye di sana. Misalnya di Iowa, Ohio, dan Texas. Tiga negara bagian itu pada 2016, Trump mampu memecundangi Hillary dengan margin 8-10 persen.

Pada Pilpres AS tahun ini, tim kampanye Trump kabarnya mulai ketar-ketir. Margin kemenangan Trump di wilayah semakin turun. Jaraknya makin tipis dengan Biden. Beberapa analis politik bahkan menilai peluang Trump untuk terpilih kembali sangat rendah. FiveThirtyEight, sebuah situs web analisis politik, mengatakan Biden "disukai" untuk memenangkan pemilu, sementara The Economist mengatakan Biden "sangat mungkin" mengalahkan Trump.

Beragam Isu Jadi Penentu

Dikutip dari Deutsche Welle, Selasa (26/10), sejumlah isu strategis yang menjadi pertimbangan warga AS dalam memilih pemimpinnya untuk empat tahun ke depan. Salah satunya terkait Pandemi Covid-19. Hampir 11 bulan kemudian, topik ini mendominasi perbincangan politik di Washington. "Ini mungkin akan jadi isu terbesar untuk pemilu 2020," kata Asisten Profesor Ilmu Politik Universitas Indianapolis, Laura Merrifield Wilson kepada DW.

Di AS, lebih dari 220.000 orang telah meninggal dunia karena virus corona. Sampai 20 Oktober, kasus infeksi tercatat lebih dari 8,3 juta. Pengangguran di AS lebih tinggi dibandingkan kapanpun sejak Depresi Besar. Presiden Donald Trump sendiri juga pernah terinfeksi Covid-19. Penggunaan masker, tindakan sederhana yang disarankan pakar kesehatan telah menjadi bola panas isu politik.

"Apakah presiden saat ini telah melakukan kinerja yang baik dalam mengurus negara di tengah pandemi tergantung siapa yang Anda tanya. Pemilu ini dalam banyak cara telah menjadi referendum selama delapan, sembilan bulan ini," jelas dokter dan asisten profesor Pusat Kedokteran Universitas Columbia di New York, Dr. Ashwin Vasan kepada DW.

Kalangan konservatif mengatakan tanpa tindakan Trump, situasi akan jauh lebih buruk. Liberal membantah itu, mengatakan ribuan orang tak akan mati jika pemerintah sejak awal memberlakukan pembatasan yang lebih ketat di semua negara bagian dan mendengarkan pakar kesehatan publik.

Isu kritis lainnya ialah sistem kesehatan. Ini menjadi pembahasan serius ketika Senat menggelar rapat dengar pendapat bersama calon hakim agung Amy Coney Barrett, pengganti hakim Ruth Bader Ginsburg yang meninggal dunia baru-baru ini. Barrett adalah kandidat pilihan Trump.

Bahkan sesaat setelah Pilpres AS, rencananya Mahkamah Agung AS menggelar sidang untuk memutuskan nasib UU Perawatan Murah atau Affordable Care Act (ACA) yang juga dikenal sebagai Obamacare harus dicabut atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa aturan ini yang diupayakan Trump selama menjabat untuk segera dicabut.

Coney Barrett, yang di masa lalu mengkritik ACA, tak mengatakan apakah dia bersedia untuk mencabut. Isu ACA ini juga disebut memiliki peran besar yang mempengaruhi pemilih pada hari pencoblosan. Krisis virus corona juga membuat sistem kesehatan menjadi isu yang krusial yang bisa menjadi pertimbangan para pemilih.

Selanjutnya isu perekonomian. Sebelum pandemi, Trump memiliki catatan tiga tahun perekonomian yang kuat dan sehat yang bisa dilihat kembali. Tapi sejak lockdown pada Maret, usaha kecil di seluruh negeri harus tutup dan pada pertengahan April tahun ini lebih dari 23 juta warga Amerika kehilangan pekerjaan. Angka pengangguran sebesar 14,7 persen, naik dari 3,5 persen hanya dua bulan sebelumnya, menurut Biro Statistik Buruh.

Hal ini buruk bagi Trump, yang secara terus-menerus menekankan kuatnya ekonomi AS selama 3 tahun pertama menjabat. Namun Trump berusaha meyakinkan warga Amerika atau para pemilih dia adalah orang terbaik yang bisa memulihkan perekonomian.

Capres Demokrat, Joe Biden lebih mudah. Dia menyalahkan Trump karena gagal menangani perekonomian pandemi dan berjanji dengan program "Build Back Better", kalangan menengah Amerika akan jauh lebih baik daripada saat mereka di bawah pemerintahan Trump. "Biasanya lebih sulit bagi petahana karena mereka orang yang sedang berkuasa, orang yang memiliki kebijakan, yang bertanggung jawab," jelas Wilson.

Terakhir terkait isu Rasial di AS. Pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada Mei memicu kebangkitan gerakan Black Lives Matter (BLM) di seluruh negeri. Serangan rasial telah menjadi bagian sejarah AS sejak budak pertama tiba di Pantai New England. Namun menurut Wilson, apa yang terjadi pada musim panas itu merupakan momen bersejarah.

Warga Amerika kulit hitam dan kulit putih memprotes tidak hanya polisi yang melakukan kekerasan tapi juga menentang rasialisme sistemik di AS dan mereka menyerukan reformasi polisi skala besar bahkan ada yang menyerukan pencabutan dana kepolisian.

Kritikus gerakan ini yang kebanyakan dari mereka adalah kalangan konservatif fokus pada kekerasan di beberapa kota selama unjuk rasa. Trump juga menyebut gerakan Black Lives Matter sebagai simbol kebencian dan berjanji untuk merestorasi hukum dan ketertiban jalanan.

Sikap Trump ini menurut Wilson menguntungkannya, khususnya bagi pendukungnya dari kalangan konservatif. Kalangan liberal mengkritik sikap Trump. Trump dinilai justru mengipas api ketegangan, seharusnya menurut mereka Trump mempersatukan negaranya.