Di antara banyak peristiwa berseliweran di keseharian kita beberapa pekan ke belakang ini, terselip pengakuan Presiden Jokowi dan Pak Sukardi Rinakit yang sekiranya bisa menjadi ladang pembelajaran. Dari kejauhan, pengakuan-pengakuan itu bisa membantu kita menilai kualitas mental yang tersembunyi di balik raga mereka.Mari tengok Jokowi terlebih dulu. Suksesor Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku keputusan menaikkan anggaran uang muka pembelian kendaraan pribadi pejabat negara tak berada di momentum tepat. Makanya, Jokowi menggugurkan beleid terkait penaikan persekot tersebut yang ditekennya pada 20 maret lalu dan berlaku tiga hari kemudian.Sayang, pengakuannya tak bulat sempurna, masih ada bopeng di permukaan. Dengan ringan, Jokowi melemparkan tanggung jawab--seharusnya dipikul sendiri--ke menteri keuangan. Dia merasa tak perlu mendalami atau sekadar meresapi inti setiap dokumen setiap hari menumpuk di meja kerjanya yang memang menunggu untuk diteken. Dalam pemikirannya, dokumen itu sudah harus bersih dari segala anasir berpotensi menuai resistensi publik. Seolah-olah, Jokowi ingin menyampaikan pesan demikian: Jika ada masalah di kemudian hari, isi di luar tanggung jawab penerbit.Jokowi juga mengutarakan, kebijakan menyangkut uang negara seharusnya dibahas terlebih dulu dalam rapat kabinet. Alih-alih menyelesaikan masalah, pernyataan itu malah melahirkan pertanyaan.Kalau memang begitu kemauannya, kenapa rapat resmi tak segera digelar untuk mendapatkan penjelasan menkeu sebelum memutuskan meneken atau tidak beleid itu?Ringkas cerita, segala pembenaran dibangun Jokowi soal ini yang terekam di media massa malah menimbulkan retakan-retakan halus mengisyaratkan kerapuhan karakter seorang pemimpin: ceroboh, tak komunikatif, dan gampang melempar kesalahan pada anak buah. Kita patut mengingatkan, Jokowi jangan meremehkan retakan-retakan halus itu. Bahaya paling berbahaya adalah bahaya yang tidak kita anggap berbahaya, demikian kata jurnalis cum seniman Prie GS.Jika Jokowi lebih memilih membiarkan retakan-retakan halus itu untuk terus melebar--ketimbang membenahi--saya khawatir bangunan revolusi mental yang dicita-citakannya bakal roboh, bahkan di awal pembangunannya. Ironis jika ada sebuah rumah impian justru hancur di tangan sang pembangunnya sendiri.Cukup dengan Jokowi, mari beralih ke Pak Sukardi Rinakit. Jujur, saya ingin mencium tangannya selepas tersiar kabar bahwa dia menolak jabatan komisaris utama Bank Tabungan Negara. Dengan enteng dia melepas posisi yang hanya cukup dengan mendudukinya saja--Tak seperti direksi harus susah payah mengoperasikan bank--sudah mendatangkan kenyamanan dan keamanan finansial luar biasa.Pak Sukardi tak bisa mengingkari hati. Dengan jujur, Pak Sukardi mengaku tak paham soal perbankan. Dia tak mau nantinya hanya menjadi beban institusi. [Saya yang tak dikenal Pak Sukardi saja haru dan bangga, apalagi keluarga dan orang dekatnya].Lebih jauh, alasan Pak Sukardi itu sejatinya telah membongkar satu kebohongan pemerintah. Kita tentu tak lupa badai kecaman publik mengiringi keputusan pemerintah menunjuk beberapa nama menjadi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.Namun, pemerintah berlindung di balik mantra kompetensi. Meskipun itu sudah diingkari oleh rekam jejak petinggi partai pendukung pemerintah, anggota tim sukses atau relawan yang ditunjuk jadi komisaris itu.Jika merasa kompeten, tak mungkin Pak Sukardi mengirim pesan pendek, "Saya bukan bankir (kepala saya kosong tanpa konsep soal perbankan) maka saya tidak akan produktif dan akhirnya hanya menjadi beban BTN."Jadi, terpujilah Pak Sukardi Rinakit.
Mochammad Wahyudi
Penulis adalah wartawan www.merdeka.com. MerdeKata merupakan ruang opini para penulis di merdeka.com yang diunggah setiap Kamis.